Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menghentikan sementara penerbitan izin pembelian senjata api, setelah penembakan massal yang dilakukan seorang remaja berusia 14 tahun menewaskan sembilan orang.
Anutin juga memerintahkan peninjauan terhadap izin kepemilikan senjata yang telah diterbitkan serta meminta pemerintah mempercepat penyusunan aturan baru dengan pengawasan lebih ketat dan sanksi yang jauh lebih berat.
Ia kemudian memerintahkan polisi untuk menghentikan pembaruan izin yang memungkinkan masyarakat membeli senjata api.
Dikutip dari Reuters, Anutin juga menegaskan bahwa senjata api yang terdaftar harus disimpan di rumah dan tidak boleh dibawa ke tempat umum. Ketentuan tersebut sebenarnya telah tercantum dalam aturan yang berlaku di Thailand.
Sementara untuk senjata api ilegal, pemerintah tengah mempelajari aturan yang mewajibkan pemilik menyerahkan senjata tersebut kepada negara dalam jangka waktu tertentu.
Anutin meminta wakil perdana menteri yang membidangi urusan hukum untuk mempercepat penyusunan undang-undang pengendalian senjata api baru. Aturan tersebut nantinya akan memperketat pengawasan kepemilikan senjata sekaligus meningkatkan hukuman bagi pelanggar.
Kebijakan ini dikeluarkan beberapa hari setelah penembakan massal yang mengguncang Thailand.
Pada Jumat (7/8), seorang siswa berusia 14 tahun menembak mati kakek dan neneknya di rumah sebelum melanjutkan aksi di sebuah sekolah di Nonthaburi, wilayah yang berbatasan dengan Bangkok.
Dalam penembakan di sekolah tersebut, enam orang tewas dan pelaku kemudian mengakhiri hidupnya. Jika digabung dengan dua korban di rumahnya, total sembilan orang tewas dalam aksi tersebut.
Penembakan itu menjadi aksi penembakan massal paling mematikan di Thailand dalam hampir empat tahun terakhir.
Insiden tersebut juga kembali menyoroti tingginya kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Thailand.
Berdasarkan estimasi Small Arms Survey pada 2017, sekitar 10,3 juta senjata api berada di tangan warga sipil Thailand. Angka tersebut setara dengan sekitar 15 senjata untuk setiap 100 penduduk dan menjadi salah satu tingkat kepemilikan senjata tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Selain memperketat aturan senjata, pemerintah Thailand juga menyiapkan langkah keamanan di lingkungan sekolah.
Menteri Pendidikan Thailand mengajukan sejumlah langkah baru kepada kabinet, termasuk pemeriksaan terhadap setiap orang yang memasuki lingkungan pendidikan untuk mendeteksi benda ilegal maupun senjata.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah senjata api atau benda berbahaya masuk ke lingkungan sekolah sekaligus meningkatkan rasa aman bagi siswa, guru, dan masyarakat.
Pengetatan aturan senjata menjadi salah satu respons utama pemerintah setelah penembakan tersebut, yang kembali memicu perdebatan mengenai pengendalian senjata api di Thailand.
Komentar (0)