Pembiayaan UMKM Rp 1.500 T, tapi Produk Tak Laku karena Pasar Penuh Barang Impor

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti pembiayaan UMKM yang telah mencapai sekitar Rp 1.500 triliun, tetapi belum mampu mendongkrak perekonomian di sejumlah daerah.

Menurut Maman, persoalan UMKM bukan hanya terletak pada akses modal, pelatihan, maupun peningkatan kapasitas produksi.

“UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya, tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku,” kata Maman pada acara UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Maman, salah satu faktor utama produk UMKM sulit terserap adalah kondisi pasar domestik yang dipenuhi produk impor.

“Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor yang mau nggak mau, di pembiayaan seperti apa pun, didorong akses pendidikan seperti apa pun, tapi pada saat pasarnya nggak bisa kita sterilisasi, mereka akan mati dengan sendirinya,” ucap Maman.

Maman mengeklaim pemerintah tidak serta merta menolak produk impor. Namun, masuknya produk impor ke pasar domestik perlu memperhatikan kemampuan industri dan pelaku UMKM dalam negeri.

“Pada saat kita mendorong produk-produk impor masuk ke domestik, ke pasar domestik kita, itu harus dilihat juga dengan kekuatan produksi barang domestik kita,” lanjut Maman.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyesuaikan target pembiayaan dari rencana Rp 3.000 triliun menjadi Rp 2.000 triliun.

“Peningkatan dari Rp 1.500 triliun ke Rp 3.000 triliun itu lompatannya 100 persen. Karena itu target kita sesuaikan menjadi Rp 2.000 triliun. Ini yang saya sampaikan di summit, target naik ke Rp 2.000 triliun,” ujar Airlangga pada kesempatan yang sama.

Airlangga menyebut peningkatan pembiayaan UMKM menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu didorong oleh Menteri UMKM Maman.

“Nah inilah PR tambahan untuk Pak Maman karena kalau ini bisa naik menjadi Rp 2.000 triliun ini menjadi penting dan perlu karena kalau kita lihat dengan arahan Bapak Presiden, kelompok yang di capital market itu, kan, menguasai sekarang Rp 7.500 triliun,” lanjut dia.

Menurutnya, peningkatan pembiayaan di sektor non-capital market diperlukan untuk mempersempit kesenjangan dengan pembiayaan melalui pasar modal.