Dailami Mendorong Pemprov DKI Perkuat Fiskal Usai DBH Dipotong Rp15 Triliun

Pantau - Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta Dailami Firdaus mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kondisi fiskal setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipotong sebesar Rp15 triliun.

Dailami meminta Pemprov DKI memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan DPRD agar berbagai program pembangunan Jakarta tetap berjalan di tengah penyesuaian fiskal.

“Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat sinergiitas dengan pemerintah pusat dan DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan Jakarta,” kata Dailami dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Dailami mengatakan kebijakan fiskal terhadap Jakarta perlu mempertimbangkan posisi daerah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi.

Ia memahami pemerintah pusat sedang melakukan penyesuaian kebijakan fiskal nasional sebagai bagian dari upaya penguatan keuangan negara.

Namun, menurut dia, Pemprov DKI tetap memikul tanggung jawab besar sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian nasional.

“Sekaligus kota yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi,” kata dia.

Dailami menilai prinsip keadilan fiskal perlu menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan DBH karena Jakarta membutuhkan dukungan fiskal yang proporsional.

Dukungan tersebut diperlukan agar pelayanan publik dan pembangunan strategis seperti infrastruktur, transportasi massal, pendidikan, kesehatan, serta pengendalian banjir tetap berjalan optimal.

Dailami memastikan DPD RI akan terus mengawal aspirasi Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah pusat, khususnya mengenai kebijakan DBH.

“Dalam kapasitas kami di DPD RI, kami akan terus mengawal aspirasi Pemprov Jakarta kepada Pemerintah Pusat agar kebijakan DBH semakin berkeadilan, tepat waktu, serta memberikan kepastian bagi pembangunan daerah,” kata Dailami.

Pemotongan DBH sebelumnya berdampak pada APBD DKI Jakarta 2026 yang turun sebesar Rp15 triliun.