Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah akan mulai menerapkan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) menggunakan sistem e-governement pada bulan ini.
Ia mengatakan, penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus akan menyasar daerah yang telah sesuai dengan kriteria, antara lain memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan dari kepala daerah.
"Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata," kata Tito dikutip dari keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Tito mengatakan, sistem e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini akan mulai diterapkan setelah mempertimbangkan keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi.
Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2% diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak.
Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2% berpotensi layak dan 68,4% berpotensi tidak layak.
Dalam pelaksanaan e-government, Tito menjelaskan, data Dukcapil diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan sosial memiliki aset tanah.
Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door.
Selain itu, data Dukcapil turut diintegrasikan dengan data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.
"Ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu, tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil," tegas Tito.
Ia menambahkan, integrasi data antarkementerian dan lembaga tersebut akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
"Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah," tuturnya.
Tito mengatakan, proses uji coba pelaksanaan e-government untuk penyaluran program perlinsos ini juga tidak hanya di lakukan di Kabupaten Banyuwangi, melainkan juga sudah diimplementasikan di Kabupaten Gianyar, Bali.
Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut menurut Tito mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.
"Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini," ujar Tito.
(arj/arj)
Komentar (0)