Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mendukung rencana mengalihkan pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan ke TransJakarta. Dia meminta rencana itu dikaji secara khusus.
"Saya apresiasi dengan langkah gubernur terkait nantinya ada satu hal yang memang terpusat melalui BUMD, tapi tentu itu butuh kajian khusus," kata Nova kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Nova meminta Pemprov DKI Jakarta dan TransJakarta mengkaji terkait aturan public service obligation (PSO) atau subsidi untuk layanan kapal. Selain itu, Pemprov DKI juga harus mengubah perda terkait TransJakarta.
"Selama ini kan bahwa TransJakarta hanya pengelola BRT dan non-BRT. Yang paling penting lagi terkait dengan pengelolaan dermaga nantinya, dermaga kan perlu dilihat lagi ini apakah dishub yang mengelola atau TransJakarta sekaligus," ucapnya.
Lebih lanjut, dia menyoroti terkait keterbatasan jumlah armada kapal yang tidak sebanding dengan jumlah penumpang yang ingin bepergian ke Pulau Seribu. Nova pun berniat untuk segera memanggil Dishub DKI Jakarta dan TransJakarta untuk rapat bersama.
"Ke depan tentu kita harus panggil dishub sama TransJakarta untuk kesiapan hal ini," ujarnya.
Senada dengan Nova Paloh, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, juga mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta tersebut. Dia ingin ada kesetaraan pelayanan publik yang dirasakan oleh warga Kepulauan Seribu, khususnya terkait pelayanan transportasi.
"Jadi timpang sekali pelayanan transportasi di daratan Jakarta dengan di Kepulauan Seribu, padahal itu milik Jakarta juga," kata Taufik.
Meski mendukung, Taufik mempunyai sejumlah catatan kritis. Pertama terkait tarif kapal untuk penumpang yang hendak ke Pulau Seribu atau sebaliknya masih jauh lebih malah jika dibandingkan dengan tarif TransJakarta yang diberlakukan untuk moda transportasi di daratan Jakarta.
"Jadi saya kira tetap harus ada subsidi, ada PSO untuk kapal yang menghubungkan daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu. Saya kira Rp 40 ribu-Rp 70 ribu agak kemahalan ya untuk orang Kepulauan Seribu, kalau dia bolak balik ya, misalnya kerja bolak-balik ke daratan. Soal tarif harus diperhatikan," ucapnya.
Kedua terkait keselamatan penumpang dan kualitas armada kapalnya, karena di laut ada risiko tenggelam. Menurutnya, kualitas kapal-kapal yang dikelola Dishub DKI saat ini tidak cukup bagus.
"Kemarin ketika dishub memang sedikit cuaca mendung aja, dia (kapal) tidak jalan, karena memang kapalnya kualitas memang tidak terlalu baik," ujar Taufik.
Ketiga terkait kepastian jadwal dan kapasitas kapal. Keempat, pelayanannya harus terintegrasi dengan layanan moda transportasi di daratan Jakarta.
"Jadi bisa diintegrasikan tiket dari kapal TransJakarta dengan tiket bus TransJakarta di darat atau bahkan dengan LRT/MRT, dan mikrotrans, Jaklinko," imbuhnya.
(fas/eva)
Komentar (0)