BNPB memperkuat operasi darat untuk menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi mencapai puncaknya hingga September
IDXChannel - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi darat untuk menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko tinggi karhutla semakin meluas, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah pun memprioritaskan enam provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, BNPB menegaskan operasi darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla. Sebab, operasi modifikasi cuaca (OMC) tidak selalu dapat dilakukan karena sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan.
“Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (11/8/2026).
BNPB telah melaksanakan OMC di enam provinsi prioritas dan terus menyiagakan pesawat untuk melakukan penyemaian ketika kondisi awan memungkinkan. Setiap terdapat pertumbuhan awan yang memenuhi kondisi untuk OMC, operasi akan segera dilaksanakan.
Operasi udara tetap disiagakan sebagai kekuatan pendukung operasi darat. Saat ini telah tergelar 35 unit armada yang terdiri dari 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC. BNPB juga mengupayakan penambahan delapan unit helikopter water bombing untuk memperkuat operasi penanganan karhutla.
“Water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam,” kata Suharyanto.
Karhutla TNBTS Jadi Perhatian
Selain penanganan di enam provinsi prioritas, pemerintah juga membahas perkembangan karhutla di sejumlah wilayah lain, termasuk kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.
Karhutla di kawasan TNBTS mulai terjadi pada Senin (3/8). Berdasarkan laporan terbaru yang diterima BNPB pada Senin (10/8), luas area terdampak kebakaran mencapai sekitar 742,70 hektare. Data tersebut masih berkembang dan dalam proses pendataan ulang.
Dari 34 titik kebakaran yang sebelumnya terpantau, penanganan terus dilakukan oleh tim gabungan. Perkembangan terakhir menunjukkan tidak terpantau titik api di wilayah P30 dan Dingklik, sementara tim gabungan masih melanjutkan penanganan darat di wilayah Ranupani.
Penanganan dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara. Operasi water bombing pada Senin (10/8) telah dilaksanakan sebanyak 9 rit dengan total 24.000 liter air untuk mendukung pemadaman di kawasan terdampak.
Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk memastikan api dapat dikendalikan serta mencegah munculnya kembali titik api.
“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan api benar-benar padam dan tidak muncul kembali. Setelah pemadaman, pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi aman sebelum kawasan kembali dibuka,” ujar Suharyanto.
Kawasan TNBTS masih ditutup sementara sebagai langkah pencegahan sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman. Pemantauan akan terus dilakukan setelah pemadaman untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Karhutla di kawasan TNBTS menjadi perhatian karena berada di kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan pengendalian api, pencegahan perluasan area terbakar, serta perlindungan terhadap kawasan sekitar.
Penguatan satgas darat terus dilakukan di enam provinsi prioritas. Di Riau, sebanyak 17.854 personel gabungan telah dikerahkan untuk operasi pemadaman dan pendinginan. BNPB juga mendukung operasi satgas darat dengan tiga unit kendaraan operasional dan 100 unit alat komunikasi. Operasi udara didukung dua unit patroli udara dan lima helikopter water bombing.
Sumatera Selatan mengerahkan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, dan Kalimantan Selatan sebanyak 770 personel dengan 219 personel dalam status siaga.
BNPB akan memberikan dukungan tambahan secara terbatas sesuai kemampuan pemerintah pusat, antara lain berupa selang panjang untuk menjangkau sumber air, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal, serta dukungan uang harian atau uang saku bagi personel yang bertugas langsung di lapangan.
Dukungan alat berat juga dapat diberikan untuk mendukung pelebaran kanal gambut, pembuatan embung maupun sodetan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pencegahan karhutla.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan pasukan darat, sarana prasarana, serta mekanisme pengerahan sumber daya apabila terjadi kebakaran. Kesiapsiagaan tersebut penting mengingat operasi udara tidak dapat menjadi satu-satunya strategi penanganan, terutama ketika kondisi atmosfer tidak mendukung pelaksanaan OMC.
Waspadai Asap Lintas Batas dan Kualitas Udara
Rapat koordinasi juga membahas potensi dampak asap karhutla lintas batas negara. Peralihan musim menyebabkan angin dominan bergerak dari tenggara ke barat yang berpotensi membawa asap dari wilayah Indonesia menuju Malaysia.
Berdasarkan pantauan citra satelit, asap terpantau menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6–9 Agustus 2026.
Dari sisi kualitas udara, pada 9 Agustus 2026 sejumlah wilayah menunjukkan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat. Nilai AQI tertinggi tercatat di Kota Pontianak sebesar 193. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan balita.
Pemerintah juga menyoroti masih adanya regulasi daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan metode membakar. Dalam rakor dibahas langkah penertiban regulasi tersebut agar tidak menjadi celah bagi praktik pembakaran lahan, terutama dalam kondisi cuaca yang semakin kering dan risiko karhutla yang meningkat.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran terus diperkuat. Pencegahan menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karena sebagian kejadian karhutla masih berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan menggunakan api.
“Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum,” kata Suharyanto.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait akan terus memperkuat koordinasi serta pengerahan sumber daya untuk menekan luasan karhutla.
Masyarakat di wilayah rawan karhutla diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sumber api. Kondisi cuaca yang kering membuat api lebih mudah menyebar sehingga pencegahan sejak dini menjadi bagian penting dalam menekan risiko karhutla.
(kunthi fahmar sandy)
Komentar (0)