Tercatat baru 62,51 persen penduduk berusia 15 hingga 79 tahun yang memiliki rekening simpanan mengetahui dana mereka dijamin.
IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menekankan pentingnya penguatan edukasi dan pengenalan eksistensi kelembagaan di tengah masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap industri perbankan nasional.
Langkah strategis ini dirumuskan sebagai respons atas hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang mengidentifikasi adanya kesenjangan pemahaman publik terhadap peran penjaminan simpanan dan polis asuransi.
Berdasarkan hasil survei nasional tersebut, tercatat baru 62,51 persen penduduk berusia 15 hingga 79 tahun yang memiliki rekening simpanan mengetahui dana mereka dijamin.
Namun, dari kelompok yang paham penjaminan tersebut, baru sekitar 46,31 persen yang mengetahui bahwa penjaminan tersebut diselenggarakan oleh LPS.
Tingkat literasi ini juga bervariasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan nilai simpanan nasabah, di mana kelompok berpendidikan tinggi mencatatkan pemahaman tertinggi sebesar 85,26 persen.
Sementara dari sisi nilai tabungan (tier simpanan), pemilik rekening dengan saldo antara Rp100 juta hingga Rp500 juta menjadi kelompok yang paling mengenali peran LPS, dengan persentase mencapai 92,6 persen.
Secara geografis, tingkat pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan ini cukup beragam antarprovinsi. Provinsi Papua memimpin tingkat pengetahuan tertinggi sebesar 77,14 persen, disusul DKI Jakarta (76,39 persen), dan Kalimantan Timur (74,73 persen).
Sebaliknya, tingkat pengetahuan yang relatif rendah masih dijumpai di wilayah Papua Pegunungan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, untuk sektor penjaminan baru berupa polis asuransi non-BPJS, kesenjangan pemahaman masih sangat lebar.
Hanya 12,47 persen penduduk sasaran yang mengetahui bahwa polis asuransi mereka akan mulai dijamin oleh LPS pada 2028, yang berarti sekitar 87,53 persen sisanya sama sekali belum terpapar informasi tersebut.
Otoritas penjaminan menilai data-data sektoral ini menjadi indikator penting dalam menetapkan peta jalan edukasi keuangan nasional secara presisi. Pendekatan pengenalan lembaga kini tidak lagi bisa disamaratakan, melainkan harus menyasar kelompok masyarakat yang paling minim terpapar informasi.
"Hasil SNLIK 2026 ini bukan sekadar angka, tetapi menentukan siapa yang perlu diedukasi dan juga bagaimana cara, karena membangun literasi keuangan bukan hanya membuat masyarakat cerdas tetapi juga memahami perlindungan aset mereka," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, dalam jumpa pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Berdasarkan analisis statistik menggunakan metode chi-square untuk menghitung struktur simpanan antarprovinsi, LPS menemukan bahwa variasi sebarannya relatif terbatas. Hasil pengujian menunjukkan adanya kesamaan pola pendekatan antara OJK dan LPS, di mana perilaku simpanan dan dampak pengiriman program edukasi di berbagai provinsi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik.
Lebih lanjut, studi internal LPS memperlihatkan korelasi positif antara faktor pendidikan, tingkat pendapatan, nilai tabungan, dan indeks literasi finansial. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap keandalan sistem penjaminan simpanan, semakin kokoh pula tingkat kepercayaan masyarakat serta daya tahan (resiliensi) industri perbankan nasional dalam jangka panjang.
LPS juga mengidentifikasi adanya bias pemahaman di kalangan masyarakat yang kerap mengira fungsi penjaminan simpanan dipegang oleh instansi keuangan lain. Salah satu wilayah prioritas yang dibidik mencakup klaster daerah dengan indeks pemahaman penjaminan paling rendah.
"Ada sekitar 20 persen masyarakat yang mengira penjamin itu Bank Indonesia atau OJK, padahal penjamin simpanan adalah LPS, dan wilayah di kuadran empat seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sultra, NTT, dan Papua akan menjadi prioritas utama edukasi kami," kata Anggito.
Penerapan program sosialisasi ke depan akan difokuskan secara masif dengan menyasar kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Otoritas berupaya mengemas materi komunikasi penjaminan dalam bentuk yang jauh lebih inklusif dan membumi agar mudah dicerna oleh kalangan akar rumput.
"Kami menggunakan analisis Z-score dan metode chi-square untuk memetakan disparitas pemahaman, dan ke depan edukasi kami buat dalam pola sederhana yang didekatkan ke masyarakat seperti hadir di pasar, koperasi, BPR, serta menyasar rata-rata pendidikan SMA ke bawah," tutur Anggito.
Penetrasi kampanye ini juga didorong untuk memperkuat pengenalan payung hukum penjaminan polis asuransi yang akan resmi bergulir dalam beberapa tahun ke depan. Keberhasilan program jangka panjang ini diharapkan tidak hanya sekadar membuat masyarakat tahu, melainkan juga menumbuhkan rasa tenang dalam menempatkan likuiditas mereka di sistem keuangan nasional.
"Pesan utama kami adalah selalu sebut simpanan Anda dijamin LPS, sebab pengenalan terhadap lembaga ini masih belum kuat, dan edukasi harus dibuat lebih gampang serta didekatkan dengan masyarakat agar nasabah paham perlindungannya, termasuk dalam penjaminan polis asuransi baru yang rasionya masih 12,47 persen karena belum dilaksanakan," kata Anggito.
(NIA DEVIYANA)
Komentar (0)