Pantau - Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mencatatkan perkembangan positif. Sepanjang 2025, realisasi PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp127,48 triliun. Capaian positif tersebut berlanjut hingga Juli 2026 dengan realisasi sebesar Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan Rp136,18 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi konsistensi Kementerian ESDM dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara yang bersumber dari sektor energi dan sumber daya mineral.
“Capaian PNBP ESDM yang melampaui target pada 2025 dan kembali menunjukkan progres kuat tahun ini patut kita apresiasi. Konsistensi ini merupakan sinyal positif bagi penerimaan negara, terutama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penguatan penerimaan seperti ini sangat penting untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Puteri dalam keterangan tertulisnya melalui Parlementaria di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Puteri menilai pencapaian tersebut turut mencerminkan efektivitas kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajarannya dalam mengelola potensi sektor energi dan sumber daya mineral secara terukur.
“Pak Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM telah menunjukkan kinerja yang terukur. Hal yang penting adalah menjaga konsistensi agar penerimaan negara terus tumbuh melebihi target, sembari memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tetap terjaga dengan baik,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta tersebut.
Menurut Puteri, optimalisasi penerimaan harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas. Hal tersebut salah satunya tercermin dari keberhasilan Kementerian ESDM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
“Penerimaan yang tinggi tentu penting, tetapi kualitas pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak kalah krusial. Opini WTP menjadi indikator positif bahwa aspek akuntabilitas keuangan terjaga. Ke depan, standar ini harus terus dipertahankan dan diperkuat,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Puteri mengingatkan pentingnya optimalisasi PNBP secara berkelanjutan agar penerimaan negara tidak terlalu bergantung pada pergerakan harga komoditas di pasar global. Menurutnya, capaian yang telah diraih perlu dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola penerimaan negara dalam jangka panjang.
“Kita ingin penerimaan negara semakin kuat karena tata kelola yang membaik, kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, pengawasan yang efektif, serta peningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Fokus kita bukan sekadar mengejar angka jangka pendek, melainkan membangun fondasi jangka panjang,” urainya.
Puteri menambahkan, struktur penerimaan negara yang kuat dan transparan akan berperan penting dalam memperkokoh ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai dinamika dan gejolak pasar global.
“Jika penerimaan negara semakin kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan, APBN akan jauh lebih resilien dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal. Dampaknya, daya tahan ekonomi nasional akan tetap terjaga,” pungkas Puteri.
Komentar (0)