JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah memfokuskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di enam provinsi prioritas yang dinilai paling rawan. Penanganan dilakukan melalui pengerahan personel dan peralatan, operasi pemadaman darat dan udara, serta operasi modifikasi cuaca apabila kondisi awan memungkinkan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan, saat ini pemerintah terus merespons situasi cuaca ekstrem terutama El Nino beserta dampaknya. Kondisi ini sudah berlangsung dan diperkirakan akan terus terjadi hingga awal September atau awal Oktober mendatang.
“Keadaan ini akan sangat mempercepat proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sampai dengan hari ini, luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia tercatat lebih dari 107.000 hektar,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di kantor Menko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Djamari menyebut, enam provinsi menjadi wilayah paling kritis yang mendapat pengawasan ketat dalam penanganan karhutla. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data di Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) Kementerian Kehutanan, hingga Juni 2026, total luas karhutla di enam provinsi tersebut mencapai 48.486 hektar. Karhutla terbesar terjadi di Kalbar seluas 28.680 hektar, disusul Riau 15.477 hektar, Kalteng 3.069 hektar, Sumsel 664 hektar, Kalsel 383 hektar, dan Jambi 213 hektar.
Menurut Djamari, kondisi kebakaran di enam provinsi yang menjadi perhatian utama saat ini telah terkendali berdasarkan laporan dari para gubernur dan kepala daerah. Namun, kewaspadaan tetap ditingkatkan karena kondisi cuaca berpotensi memperbesar dan mempercepat penyebaran kebakaran.
Djamari menegaskan, pemerintah terus berupaya mempertahankan dan mengendalikan karhutla dengan mengerahkan personel, alat, serta berbagai peralatan pendukung. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi udara dan darat yang melibatkan berbagai instansi.
Dalam operasi udara, Satuan Tugas (Satgas) Udara telah mengerahkan 43 helikopter hingga saat ini, serta 10 hingga 15 pesawat sayap tetap atau fixed wing sesuai kebutuhan. Sementara itu, kekuatan Satgas Darat juga telah disiapkan dalam jumlah besar untuk mendukung penanganan kebakaran di berbagai wilayah.
“Melihat situasi seperti sekarang ini, operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merupakan salah satu upaya yang paling efektif. Namun, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca bergantung pada keberadaan awan hujan karena tanpa kondisi tersebut, penyemaian awan tidak dapat dilakukan,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah terus mewaspadai setiap perubahan cuaca yang berpotensi memunculkan awan hujan agar OMC dapat segera dilakukan. Perkiraan hingga 18 Agustus hanya terdapat peluang tiga hingga empat hari dengan potensi awan hujan. Di tengah kondisi tersebut, operasi darat tetap dilakukan dengan memanfaatkan sumber air.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyelesaikan OMC di Aceh pada 20–26 Juli 2026 dan di Palembang pada 19–30 Juli 2026. Kemudian operasi penyemaian awan juga dilakukan di Palangkaraya sejak 27 Juli-2 Agustus 2026 serta di Pekanbaru pada 30 Juli-4 Agustus 2026.
Selain enam provinsi prioritas, kebakaran juga terjadi di sejumlah kawasan konservasi di berbagai wilayah. Beberapa kawasan konservasi yang terbakar yakni Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Jawa Barat), dan Taman Nasional Gunung Rinjani (Nusa Tenggara Barat).
Menurut Djamari, kawasan Gunung Bromo sempat dilanda sekitar 31 titik api dan proses pemadaman hampir selesai dituntaskan. Sementara kebakaran lainnya di Gunung Gede Pangrango dan Gunung Rinjani juga saat ini telah selesai ditangani.
Berdasarkan perkembangan terakhir pada 9 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mencatat luas areal yang terdampak kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) diperkirakan mencapai 520 hektar. Angka tersebut merupakan estimasi sementara dan masih terus diperbarui melalui verifikasi serta pemantauan lapangan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menginstruksikan penutupan sementara secara total kawasan TNBTS menyusul kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut. Penutupan dilakukan untuk memastikan seluruh unsur dapat memusatkan perhatian pada upaya pemadaman kebakaran sekaligus mengantisipasi potensi munculnya kebakaran di lokasi lain.
Kondisi lereng dan angin yang sangat kencang menyebabkan api cepat meluas.
Terkait upaya untuk mempercepat pengendalian kebakaran di TNBTS, pemerintah juga telah mengoperassikan tiga helikopter guna mendukung pemadaman dari udara (water bombing). Upaya pemadaman ini khususnya pada titik-titik api yang berada di kawasan dengan kelerengan dan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan darat.
Selain water bombing, pasukan darat juga terus melakukan pemadaman dan membuat sekat bakar. Sekat bakar telah dibuat sepanjang sekitar 6 kilometer di beberapa tempat. Namun, kejadian kemarin menunjukkan bahwa kondisi lereng dan angin yang sangat kencang menyebabkan api cepat meluas.
Raja Juli menyatakan, berdasarkan perhitungan secara matematis dan teknologi, hampir mustahil melakukan OMC di kawasan Bromo dalam 10 hari ke depan. Oleh karena itu, pemadaman sangat bertumpu pada water bombing dan pasukan darat.
“Kita juga sudah melakukan rapat untuk membentuk incident commander agar struktur penanganan lebih teratur, rapi, dan terkoordinasi. Dengan struktur tersebut, semua kebutuhan dan tantangan di lapangan dapat dikoordinasikan dengan lebih baik. Dengan demikian, upaya pemadaman dapat dilakukan secara lebih efektif,” ucapnya.
Terkait ada atau tidaknya temuan mengenai unsur kesengajaan dalam kebakaran di Bromo, Raja Juli menyebut bahwa hal tersebut nantinya akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Namun, ia terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bermain api di kawasan taman nasional saat musim kemarau karena dapat memicu kebakaran.
Komentar (0)