Pemerintah Pusat Cairkan Rp 18,9 Triliun ke 546 Daerah, Ada DAU dan DBH

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah telah mencairkan dana senilai Rp18,9 triliun ke 546 pemerintah daerah (pemda) untuk membantu daerah yang kapasitas fiskalnya masih kurang.

"Jadi totalnya adalah 18,9 triliun. Ini ya justru melebihi dari perkiraan kami ya. Jadi cukup banyak daerah-daerah yang terbantu," kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8/2026)

Tito menjelaskan rincian Rp 18,9 triliun itu terdiri dari tambahan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 8.859.320.611.000 atau Rp 8,8 triliun serta Rp 10.058.441.562.000 atau Rp 10,05 triliun Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Bantu Percepat Program Bedah 400.000 Rumah

Eks Kapolri itu memastikan suntikan dana tersebut disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing.

Tito menjelaskan penambahan anggaran ini diharapkan bisa membantu daerah untuk mengatasi persoalan, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tito juga mendapat laporan dari sejumlah kepala daerah yang menitipkan pesan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto atas tambahan anggaran ini.

"Ini sudah beredar di kepala daerah dan kepala-kepala daerah juga sudah apa menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah memutuskan ini," ucap dia.

Baca juga: Menkeu dan Mendagri Diminta Pastikan Tambahan TKD untuk Pembayaran Gaji ASN Daerah

Tito berharap tidak ada lagi daerah yang tidak mampu menggaji PPPK usai adanya tambahan anggaran ini.

"Ini saya sangat yakin sangat banyak bisa membantu daerah-daerah dalam terutama dalam rangka untuk satu, eh memenuhi belanja pegawai terutama yang PPPK. Jadi enggak ada istilah PPPK dirumahkan atau enggak dibayar dengan adanya tambahan ini. Ini sudah selesai sebetulnya," ucap dia.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Jika seluruh PPPK sudah dibayarkan, Tito mengimbau agar sisa uang di daerah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang prioritas.

"Ya contoh daerah bencana, jalan yang rusak, atau apa yang menjadi komplain masyarakat problema masyarakat, gunakan anggaran ini. Jangan sampai lintas tahun," kata Tito.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang