HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ratusan peternak yang tergabung dalam Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (10/8/2026).
Dalam aksi tersebut, para peternak membagikan ayam dan telur secara gratis kepada masyarakat yang melintas. Aksi tersebut menjadi simbol protes atas kondisi usaha peternakan rakyat yang dinilai semakin tertekan akibat tingginya biaya produksi dan anjloknya harga jual telur.
Penanggung Jawab Aksi, Basuki Suyuti, mengatakan ketimpangan antara harga pakan dan harga telur telah berlangsung sekitar empat bulan terakhir.
Menurutnya, kenaikan harga pakan membuat biaya produksi semakin tinggi, sementara harga telur di tingkat peternak justru mengalami penurunan.
“Dampaknya, harga pakan cukup tinggi, sementara harga telur anjlok. Setiap hari kami harus menomboki Rp3.000 sampai Rp4.000 per rak telur,” ujar Basuki di tengah aksi.
Basuki mengatakan, kondisi tersebut membuat peternak rakyat harus menanggung kerugian setiap hari. Jika tidak segera mendapat intervensi pemerintah, ia khawatir semakin banyak peternak yang tidak mampu mempertahankan usahanya.
Kenaikan Harga Pakan
Basuki menjelaskan, harga pakan jenis konsentrat mengalami kenaikan secara bertahap sejak Mei 2026.
Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp8.000 per kilogram kini meningkat menjadi sekitar Rp9.000 hingga Rp9.500 per kilogram. Sementara harga pakan campuran yang digunakan peternak saat ini berada di kisaran Rp7.500 per kilogram.
Menurut Basuki, kenaikan harga tersebut semakin diperparah keterbatasan stok bahan baku pakan di pasar.
Ia menilai kebijakan baru terkait impor bahan baku pakan belum didukung kesiapan logistik yang memadai sehingga berdampak terhadap pasokan dan biaya produksi peternak.
“Setelah di-handle BUMN dan ada kebijakan baru seperti porsi 60 persen ke BUMN dan 40 persen ke trader, tidak ada kesiapan logistik dengan stok. Pasar mengalami keterbatasan, pabrik pakan berebutan, dan per Juli ini biaya langsung dibebankan ke peternak,” katanya.
Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Jika dihitung per rak, harga telur berada sekitar Rp38.000 hingga Rp40.000.
Harga tersebut masih jauh di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp26.500 per kilogram.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan peternak turun ke jalan menyampaikan aspirasi sekaligus meminta pemerintah segera melakukan intervensi terhadap persoalan di sektor peternakan rakyat.
Tujuh Tuntutan Peternak
Dalam aksi tersebut, perwakilan peternak menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
Pertama, peternak meminta pemerintah menurunkan harga pakan untuk menekan biaya produksi yang dinilai semakin membebani usaha peternakan rakyat.
Kedua, peternak meminta ketersediaan jagung sesuai HAP. Pasokan jagung dinilai perlu dijaga agar tetap stabil dan terjangkau, terutama menghadapi ancaman El Nino yang dikhawatirkan kembali mendorong kenaikan harga seperti yang terjadi pada 2023.
Ketiga, peternak meminta pemerintah menaikkan sekaligus menstabilkan harga telur sesuai HAP. Menurut mereka, kebijakan tersebut diperlukan agar peternak tetap mampu berproduksi dan menyediakan sumber protein terjangkau bagi masyarakat tanpa harus mengalami kerugian.
Keempat, peternak meminta stabilisasi pasokan dan harga Day Old Chick (DOC). Mereka meminta distribusi DOC dikontrol dan memiliki tolok ukur harga yang jelas di pasaran.
Kelima, peternak meminta pembatasan perusahaan integrator dengan menerapkan kuota 98:2. Mereka mendesak penegakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) agar 98 persen porsi peternakan diberikan kepada peternak rakyat dan maksimal 2 persen dikuasai perusahaan integrator besar.
Keenam, peternak meminta penghapusan monopoli kuota impor bahan baku pakan. Mereka menolak penunjukan atau alokasi khusus impor seperti skema 60 persen untuk BUMN dan 40 persen untuk trader terhadap bahan pakan, termasuk Bungkil Kedelai (Soybean Meal).
Peternak meminta mekanisme impor dikembalikan berdasarkan kebutuhan pasar sehingga pasokan bahan baku pakan dapat lebih terjamin.
Ketujuh, peternak mendorong pembentukan Kementerian Peternakan. Mereka menilai diperlukan kementerian khusus yang dapat menangani persoalan peternakan secara lebih fokus, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi jutaan peternak rakyat.
Tuntutan Diterima Pemprov Sulsel
Aspirasi dan surat tuntutan para peternak diterima langsung perwakilan Asisten I serta Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan.
Basuki berharap seluruh tuntutan tersebut dapat segera diteruskan kepada pemerintah pusat dan mendapat tindak lanjut konkret.
Ia menilai persoalan yang dihadapi peternak rakyat tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan jangka pendek. Dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan sekaligus memastikan ketersediaan pangan dan protein bagi masyarakat.
“Permasalahan di dunia peternakan sangat kompleks dan krusial. Butuh peran penuh pemerintah untuk menjaga kelangsungan usaha peternakan rakyat ke depan,” tegas Basuki.
Pembagian ayam dan telur gratis kepada masyarakat dalam aksi tersebut menjadi gambaran kondisi yang ingin disampaikan para peternak. Di satu sisi, mereka menghasilkan bahan pangan untuk masyarakat, tetapi di sisi lain harus menghadapi tingginya biaya produksi dan harga jual yang dinilai belum memberikan keuntungan layak.
Komentar (0)