Israel menolak rencana 15 poin untuk Gaza yang disetujui Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS), termasuk salah satunya penarikan pasukan Zionis dari Gaza.
Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel menegaskan pasukannya tidak akan ditarik dari wilayah Palestina tersebut sebelum Hamas dilucuti senjatanya. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu pada Minggu (9/8/2026), setelah dimulainya rapat kabinet Israel.
“Israel menolak dokumen 15 poin yang diterbitkan Dewan Perdamaian untuk Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video, seperti dikutip Anadolu.
Ia menegaskan, pasukan Israel tidak akan melakukan penarikan sebelum Hamas dilucuti secara menyeluruh. “Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas dilucuti,” ujarnya.
Netanyahu mengatakan proses pelucutan harus mencakup seluruh jenis persenjataan Hamas, baik senjata berat maupun senjata lainnya. Menurutnya, Israel menginginkan pelucutan senjata yang nyata, bukan sekadar formalitas.
Israel juga masih berkomunikasi dengan AS mengenai rencana tersebut. Netanyahu mengatakan Washington telah menyampaikan sejumlah gagasan, namun tidak semuanya dapat diterima Israel.
Penolakan Israel muncul setelah Dewan Perdamaian pada 31 Juli merilis rancangan kesepakatan yang memuat prinsip dan mekanisme pelaksanaan tahap berikutnya dari rencana Trump untuk Gaza.
Dokumen tersebut antara lain memuat pengaturan keamanan, administrasi, dan masa transisi di Gaza, serta usulan jalur politik untuk wilayah tersebut.
Di sisi lain, Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap peta jalan yang telah disepakati bersama mediator dan Dewan Perdamaian, untuk menyelesaikan tahap kedua rencana tersebut.
Dalam pernyataannya pada Minggu, Hamas menyebut tetap serius untuk terlibat secara bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana 15 poin serta penyusunan jadwal yang jelas.
“Prioritas pada tahap ini harus memastikan pelaksanaan seluruh fase dan kewajiban dalam kesepakatan,” kata Hamas.
Kelompok pejuang Palestina itu menegaskan proses tersebut harus berujung pada gencatan senjata penuh, penghentian serangan Israel, penarikan pasukan Israel secara menyeluruh, serta pembukaan kembali pintu-pintu perbatasan.
Hamas juga meminta masuknya bantuan kemanusiaan dan kebutuhan tempat tinggal, dimulainya rekonstruksi Gaza, serta pemberian ruang bagi Komite Nasional Administrasi Gaza untuk menjalankan tugasnya.
Hamas kemudian menyerukan mediator, negara-negara penjamin, serta Dewan Perdamaian untuk memastikan seluruh pihak mematuhi kesepakatan dan mencegah pelanggaran yang dapat menghambat pelaksanaannya maupun merusak gencatan senjata.
Hamas menyatakan akan tetap terlibat secara positif dan bertanggung jawab dalam upaya menyelesaikan implementasi kesepakatan, mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza, serta melindungi hak dan kepentingan nasional mereka. (bil)
Komentar (0)