jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (9/8) tentang solusi untuk PPPK gaji dibiayai APBN, pengadilan harus konsisten menggunakan hasil audit BPK, hingga buktikan bahwa Yaqut merugikan negara. Simak selengkapnya!
1. Bu Rini: Gaji Dibiayai APBN dan Pengalihan P3K PW ke PPPK Jadi Solusi
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pusat Mengucurkan Dana, Pemda Sudah Terima Surat Resmi, Tingkat Kesejahteraan PPPK Malah Turun
Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI) mengapresiasi kebijakan pemerintah menambah anggaran Rp 20,5 triliun untuk membantu pemerintah daerah (pemda) membayar gaji ASN.
Kebijakan tersebut bisa menyelamatkan PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) walaupun hanya dalam jangka pendek.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pemda Tak Mampu Menggaji, Seruan Demo Besar PPPK & P3K PW Muncul, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan
Selengkapnya di Bawah:
Bu Rini: Gaji Dibiayai APBN dan Pengalihan P3K PW ke PPPK Jadi Solusi
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Arahan Presiden Prabowo Bikin Tenang, Gaji PPPK Diusulkan Ditarik ke Pusat, Faktanya Terungkap
2. Bongkar Jaringan Kejahatan Kehutanan, Kemenhut Gandeng KPK hingga OJK
Kementerian Kehutanan memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal dengan pendekatan yang lebih terpadu dan terukur.
Strategi tersebut diarahkan tidak hanya untuk menindak pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan kejahatan hingga menelusuri sumber keuntungan ekonominya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat tata kelola kehutanan.
Selengkapnya di Bawah:
Bongkar Jaringan Kejahatan Kehutanan, Kemenhut Gandeng KPK hingga OJK
3. Kasus Timah Jadi Pelajaran, Pengadilan Harus Konsisten Gunakan Audit BPK
Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda meminta pengadilan memperkuat konsistensi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
Menurutnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi rujukan utama agar tidak terjadi perbedaan standar dalam menentukan kerugian negara.
Huda menyoroti perbedaan penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola PT Timah.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kasus Timah Jadi Pelajaran, Pengadilan Harus Konsisten Gunakan Audit BPK
4. Ribuan Kader Gerakan Cinta Prabowo Gelar Apel Akbar di Sukabumi
Ribuan kader Gerakan Cinta Prabowo menggelar Apel Akbar di Sukabumi, Jawa Barat, hari ini, Minggu (9/8).
Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus bentuk sikap organisasi terhadap dinamika politik yang berkembang. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, mengatakan Apel Akbar digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi politik nasional yang dinilai semakin memanas.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Ribuan Kader Gerakan Cinta Prabowo Gelar Apel Akbar di Sukabumi
5. Kubu Yaqut Minta Kerugian Negara dalam Perkara Kuota Haji Harus Dibuktikan
Tim Penasihat Hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai pembagian tambahan 20.000 kuota haji 2024 tidak bisa langsung dikaitkan dengan dugaan korupsi.
Tim hukum Yaqut meminta kebijakan tersebut dilihat secara utuh, mulai dari dasar kewenangan, kondisi penyelenggaraan haji, tujuan kebijakan, hingga dampak yang ditimbulkan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kubu Yaqut Minta Kerugian Negara dalam Perkara Kuota Haji Harus Dibuktikan
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Kemendagri Godok Usulan Penambahan DAU, Nasib PPPK Bagaimana? Menunggu 14 Agustus 2026
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Komentar (0)