PKS Dukung Pejabat Kabinet Tak Harus dari Partai, Ini Respons PDIP

Jakarta -

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, mendukung Presiden Prabowo Subianto jika merekrut orang baru di kabinetnya harus sesuai dengan kapasitas yang mumpuni, tak harus dari partai. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut keputusan itu tentu adalah hak prerogatif presiden.

"Terserah Presiden. Hak prerogatif presiden," ujar Andreas kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Andreas menyebut perlu atau tidaknya reshuffle tentu merupakan kewenangan penuh presiden.

"Perlu reshuffle atau atau tidak tergantung presiden, kalau reshuffle siapa yang perlu diganti, dan siapa yang menggantikan," katanya.

Sebelumnya, berembus kabar adanya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus mendatang. Sejumlah petinggi parpol hingga Istana merespons isu tersebut.

Dihimpun detikcom, Sabtu (8/8/2026), informasi yang diterima menyebutkan reshuffle akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Kabar menyebut kocok ulang kabinet ini bersifat kecil-kecilan alias sekadar mengisi jabatan yang saat ini kosong.

Kata PKS

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyikapi isu penyegaran kabinet atau reshuffle usai 17 Agustus. Mardani mendukung jika Presiden Prabowo Subianto mau merekrut orang baru di kabinet dengan kapasitas yang mumpuni.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Mardani mengatakan perlu ada reformasi birokrasi di pemerintah. Ia menyinggung Presiden Prabowo memiliki tugas yang berat, mengingat hasil dari sejumlah survei belakangan ini yang dinilai kinerja pemerintah belum maksimal.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah mau rekrut orang baru di Kabinet Merah Putih. Mardani memberi catatan untuk memprioritaskan seseorang yang memiliki integritas, tak harus berpatokan dari orang partai.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.

(azh/gbr)