Program Padat Karya Dinilai Bisa Tekan Ketimpangan di Desa

Jakarta: Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program padat karya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja sekaligus menggerakkan perekonomian hingga tingkat desa.

Direktur Kebijakan Publik dan Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar mengatakan program padat karya tunai (cash for work) sebelumnya pernah menjadi bagian dari Paket Ekonomi 2025.

"Berbagai program padat karya pada tahun lalu, yang biasanya mendorong ekonomi desa lewat penciptaan tenaga kerja harian, berkurang signifikan," kata Media saat dihubungi di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 9 Agustus 2026.

Media menilai pemerintah perlu memperkuat perannya dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan. Menurut dia, program padat karya dapat menjadi salah satu instrumen untuk membuka kesempatan kerja sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Media juga menyoroti perubahan desil penerima bantuan sosial yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Sejumlah kelompok dalam desil tertentu tidak lagi menerima beberapa program bantuan sosial.

"Jumlah penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PBI Jaminan Kesehatan, maupun beasiswa, juga tidak mengalami peningkatan signifikan selama satu tahun terakhir," papar Media.
 

(Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Medcom.id)
  Indeks ketimpangan naik
Sorotan tersebut disampaikan di tengah catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perkembangan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia. BPS mencatat Gini Ratio pada Maret 2026 mencapai 0,368, meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang berada di level 0,363.

Gini Ratio merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk. Nilainya berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, distribusi pengeluaran semakin merata, sedangkan angka yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan semakin tinggi.

Pada Maret 2026, Gini Ratio di wilayah perkotaan tercatat 0,387, sedangkan di perdesaan sebesar 0,296. Dibandingkan September 2025, ketimpangan di perkotaan maupun perdesaan sama-sama meningkat.

Di sisi lain, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang.

Namun, garis kemiskinan nasional justru meningkat. Pada Maret 2026, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

Data tersebut menjadi salah satu indikator kondisi kesejahteraan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.