DPRD Bandung Petakan Risiko Proyek RSUD dan Gedung Inspektorat, Cegah Molor hingga Anggaran Membengkak

liputan6.com
10 jam lalu
Cover Berita

Liputan6.com, Bandung - DPRD Kota Bandung mulai memperkuat mitigasi risiko dalam pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dan Gedung Inspektorat Daerah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan dua proyek strategis tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, selesai sesuai target, memenuhi standar kualitas, serta terhindar dari pembengkakan anggaran.

Pembahasan mengenai potensi risiko dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Risiko Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung di Hotel Shakti Bandung, Kamis (23/7).

Advertisement

Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya, Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, pimpinan dan anggota Pansus 17 DPRD Kota Bandung, perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam pembahasan, setidaknya terdapat tiga kelompok risiko utama yang menjadi perhatian DPRD. Aspek pertama berkaitan dengan administrasi dan hukum. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelelangan, hingga penyusunan kontrak tahun jamak perlu dipersiapkan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.

Perhatian berikutnya menyangkut risiko teknis dan kualitas. Mengingat RSUD dan Gedung Inspektorat merupakan fasilitas pelayanan publik strategis, kualitas konstruksi dan spesifikasi teknis harus tetap menjadi prioritas, termasuk pemenuhan aspek lingkungan dan standar keselamatan.

DPRD juga menyoroti potensi keterlambatan pengerjaan dan pembengkakan biaya. Berbagai hambatan dinilai perlu diidentifikasi sejak tahap awal agar tidak mengganggu jadwal pembangunan yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan biaya proyek.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya menegaskan, pelaksanaan FGD harus menghasilkan langkah konkret dan tidak berhenti sebatas pembahasan konseptual. Pemetaan risiko perlu disertai langkah mitigasi hingga pembagian tanggung jawab masing-masing pihak.

“Harapan saya, FGD lanjutan ini tidak berhenti pada diskusi konseptual semata. Hasilnya harus menghasilkan matriks pemetaan dan mitigasi risiko yang jelas, lengkap dengan pembagian peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan,” ungkap Toni.

Menurut Toni, koordinasi antara DPRD, perangkat daerah, dan pelaksana proyek menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Dalam proses mitigasi tersebut, Inspektorat Daerah diharapkan menjalankan fungsi sebagai early warning system. Peran ini dibutuhkan untuk memastikan pembangunan berlangsung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta akuntabel.

Dinas Kesehatan Kota Bandung, di sisi lain, memiliki peran dalam menyiapkan sejumlah skenario selama periode transisi pembangunan. Langkah tersebut diperlukan agar proses konstruksi RSUD tidak mengganggu optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sementara DPRD Kota Bandung akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan pembangunan kedua gedung dapat diselesaikan sesuai target waktu, kualitas, dan anggaran, sekaligus memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

FGD sebelumnya juga telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya menyangkut kesamaan persepsi mengenai regulasi, dukungan terhadap penerapan skema pembiayaan tahun jamak (multi-years), serta kepastian hukum sebagai landasan pelaksanaan proyek.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan diturunkan menjadi langkah konkret berupa pemetaan dan mitigasi risiko secara menyeluruh.

DPRD Kota Bandung menilai keberhasilan pembangunan RSUD dan Gedung Inspektorat tidak semata-mata ditentukan oleh selesainya konstruksi. Proyek juga harus memenuhi prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran, memiliki dasar hukum yang kuat, serta mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bandung.

“Kolaborasi, mitigasi dini, dan pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan proyek strategis untuk pelayanan publik yang lebih baik,” jelas Toni.

 


Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Harapan Putri Sulung Gus Dur Terkait Gelaran Muktamar NU
• 3 jam lalu
0
thumb
Bea Cukai Semarang Gagalkan Peredaran 3,2 Juta Batang Rokok Ilegal
• 7 jam lalu
0
thumb
Siap-Siap Digempur Rezeki! 6 Zodiak Paling Berlimpah Cuan di 10 Agustus 2026: Libra Panen Proyek Emas
• 19 jam lalu
0
thumb
Bareskrim Gerebek Pabrik Vape Narkoba di Kemang Jaksel, 3 Orang Ditangkap
• 17 jam lalu
0
thumb
“Mungkin Aku Pelari yang Paling Tua" Canda Retno Marsudi Ikut Lari 5K BTN UI Green Marathon
• 19 jam lalu
0
Berhasil disimpan.