Isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian di tengah situasi politik yang masih sensitif. Alih-alih sekadar menjadi keputusan administratif, pergantian pucuk pimpinan Polri dinilai berpotensi memunculkan tafsir politik baru yang justru merugikan Presiden Prabowo Subianto.
Analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menilai momentum menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan pemerintah. Menurutnya, rencana pergantian Kapolri saat polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan masih hangat dapat memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.
Boni mengatakan kebijakan strategis pemerintah tidak hanya akan dinilai berdasarkan aspek legalitas. Cara masyarakat menerima dan memaknai sebuah keputusan juga dapat menentukan dampaknya, terutama ketika situasi politik sedang sensitif.
"Kita baru selesai dengan polemik soal kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Ada kelompok dalam masyarakat yang menilai itu bentuk konflik antarlembaga kepolisian dan kejaksaan meskipun penilaian itu tidak benar," katanya kepada wartawan belum lama ini.
Baca Juga: Sindir Prabowo, Pengamat: Apa yang Dia Ucapkan Tidak Dilakukan
Menurut Boni, kelompok yang berseberangan dengan pemerintah berpotensi memanfaatkan momentum pergantian Kapolri untuk membangun opini yang menghubungkan keputusan tersebut dengan proses penegakan hukum yang tengah menjadi sorotan.
"Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung, sebuah narasi yang menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum," ujar Boni.
Meski narasi tersebut dinilainya tidak sesuai dengan fakta, Boni mengingatkan bahwa opini yang disebarkan secara terorganisasi tetap dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Karena itu, Presiden dinilai perlu menghitung secara matang konsekuensi setiap keputusan yang menyangkut institusi penegak hukum.
Dua pihak yang menurut Boni paling berpotensi terkena dampak dari isu tersebut adalah Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan serta institusi penegak hukum yang selama ini berupaya mempertahankan kepercayaan publik.
"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden," ungkapnya.
Boni menyebut sarannya tersebut berkaitan dengan konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu. Ia menilai sebuah keputusan yang terlihat kecil dan diambil pada momentum yang kurang tepat dapat menghasilkan rangkaian reaksi yang jauh lebih besar dari perkiraan awal.
"Rekomendasi ini didasarkan pada konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu, di mana satu keputusan kecil yang diambil dalam konteks yang kurang tepat dapat memicu serangkaian reaksi berantai yang dampaknya jauh melebihi perkiraan awal," tambah Boni.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengambil keputusan yang sah secara hukum. Pemimpin juga harus mampu membaca momentum politik sekaligus mengantisipasi bagaimana keputusan tersebut dikomunikasikan dan ditafsirkan publik.
Boni menilai penundaan keputusan bukan berarti pemerintah menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk kehati-hatian untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat.
"Konsep "efek kupu-kupu" dalam konteks ini merujuk pada potensi dampak yang tidak proporsional dan tidak terduga dari satu keputusan administratif terhadap keseluruhan sistem kepercayaan publik dan stabilitas politik," ucap dia.
Di sisi lain, Boni menegaskan bahwa pergantian Kapolri merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden dan kewenangan tersebut memiliki dasar konstitusional. Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan tersebut perlu dijalankan dengan mempertimbangkan konteks politik yang sedang berlangsung.
"Hak prerogatif presiden memang tidak perlu dipertanyakan, itu konstitusional tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsirkan oleh publik," tuturnya.
Ia menambahkan, meskipun polemik kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan mulai mereda, bukan berarti seluruh persepsi yang muncul di masyarakat telah hilang. Sebagian masyarakat masih dapat melihat kebijakan pemerintah di sektor penegakan hukum melalui kacamata penuh kecurigaan.
"Dalam atmosfer seperti ini, setiap langkah eksekutif yang bersentuhan dengan institusi penegak hukum akan cenderung dibaca melalui lensa kecurigaan. Pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, tetapi yang mampu mengelola narasi di sekitar tindakannya," lanjut Boni.
Karena itu, menurut Boni, pembahasan mengenai pergantian Kapolri seharusnya tidak hanya berkutat pada siapa sosok yang akan mengisi posisi tersebut. Momentum dan situasi politik saat keputusan diambil juga menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan.
"Bagi seorang presiden yang sedang membangun fondasi pemerintahannya, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya," tutupnya.
Komentar (0)