Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 5,29 Persen, Ekonom: Jangan Cepat Puas, Ada Sinyal Negatif

JAKARTA, DISWAY.ID - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen ternyata tak lantas membuat seluruh pihak bisa bernapas lega.

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat justru mengingatkan adanya sinyal negatif di balik capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, terutama dari sisi daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya solid.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan mempertahankan angka Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 5 persen, tetapi juga perlu melihat seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, i-Sentra @Lamongan Perkuat Hilirisasi dan Investasi

Selain itu menurut data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), walaupun angka tingkat konsumsi rumah tangga yang meningkat sebanyak 5,06 persen di Kuartal-II 2026 ini, tingkat konsumsi Rumah Tangga justru melambat dari 5,52 persen pada Q1-2026 menjadi 5,06 persen pada Q2-2026, yang menunjukkan daya beli masyarakat belum sepenuhnya solid tanpa bantuan belanja APBN.

Dalam hal ini, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menilai bahwa pertumbuhan berkualitas tidak cukup dinilai dari kemampuan mempertahankan angka PDB di atas 5 persen. 

"Ini artinya, daya beli masyarakat belum benar-benar kuat. Ketika pertumbuhan konsumsi melambat dari 5,52 persen menjadi sekitar 5,06 persen, dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan nasional," ucap Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Jumat 7 Agustus 2026.

BACA JUGA:Komisi III DPRD Jabar Evaluasi Kinerja Bank BJB, Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Melanjutkan, Achmad juga menambahkan bahwa penurunan tingkat konsumsi masyarakat sendiri juga merupakan sinyal negatif bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Pasalnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang lebih dari separuh perekonomian Indonesia.

"Kelompok miskin dan kelas menengah bawah menjadi pihak yang paling merasakan tekanan tersebut. Pertumbuhan ekonomi tetap terlihat baik secara agregat, tetapi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan yang merata," tutur Achmad.

BACA JUGA:Pemerintah Susun Rencana Jangka Pendek buat Pertumbuhan Ekonomi, Apa Saja?

Investasi dan Program Pemerintah

Di sisi lain, Achmad turut menyoroti tingkat investasi pada Triwulan-II, yang sebagian besar masih ditopang oleh pembangunan dan proyek yang berkaitan dengan program pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, dirinya menegaskan bahwa angka pertumbuhan tidak bisa hanya dkejar melalui belanja negara yang besar.

"Belanja publik harus diarahkan pada kegiatan yang memperkuat kapasitas produksi, seperti infrastruktur logistik, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi UMKM dan industri padat karya," tegas Achmad.