JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap cerita di balik kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yang menjadi tonggak awal program hilirisasi mineral di Indonesia.
Bahlil mengaku mendapat tugas untuk menghentikan ekspor bijih nikel tak lama setelah dilantik sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Oktober 2019.
Padahal kewenangan terkait ekspor mineral saat itu berada di Kementerian ESDM, bukan BKPM.
Baca Juga: Bahlil: Dulu Manfaat Hilirisasi Lebih Banyak Dinikmati Asing, Kini Dibiayai Danantara
"Saya ingat betul ketika saya dilantik tanggal 23 Oktober 2019 sebagai Kepala BKPM. Empat hari kemudian Pak Presiden Jokowi dan Pak Luhut memerintahkan saya, Kepala BKPM, untuk melarang ekspor nikel," kata Bahlil saat peluncuran buku yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Ia mengaku sempat mempertanyakan dasar kewenangan BKPM dalam menjalankan perintah tersebut.
"Saya berpikir, yang punya kewenangan melarang ekspor nikel ini kan ESDM, bukan Kepala BKPM. Saya ini seperti baru selesai taruna tiba-tiba disuruh perang di lapangan," tuturnya.
Baca Juga: Prabowo Mengaku Dapat Laporan Pendapatan Danantara Naik 400 Persen dalam Setahun
Karena ragu terhadap landasan hukumnya, Bahlil mengaku berkonsultasi dengan Menteri Sekretaris Negara saat itu, Pratikno.
"Saya tanya kepada Pak Pratikno, apakah ada aturan yang memungkinkan saya melarang ekspor nikel? Kata beliau, 'Ya, pintar-pintar kamu saja'," ujarnya.
Setelah itu, Bahlil memanggil para pengusaha, penambang, dan eksportir nikel untuk melakukan rapat bersama. Dari pertemuan tersebut lahir kesepakatan penghentian ekspor bijih nikel mulai 1 November 2019.
Menurut Bahlil, keputusan tersebut bahkan tidak didahului oleh keputusan menteri.
Baca Juga: Prabowo Puji Bahlil Lahadalia Tak Naikkan Harga BBM: Negara Lain Panik, Kita Cool
"Kemudian kita rapat dan kita putuskan mulai tanggal 1 November tidak boleh lagi ada ekspor bijih nikel. Keputusan itu dilakukan tanpa ada keputusan menteri, hanya hasil rapat yang dipimpin oleh Kepala BKPM," katanya.
Ia menyebut momen itu sebagai salah satu kejadian luar biasa dalam perjalanan kariernya karena seluruh pelaku usaha mematuhi hasil rapat tersebut.
"Itulah pertama kejadian ajaib menurut saya. Semua ikut untuk tidak melakukan ekspor bijih nikel," sebutnya.
Namun kebijakan itu tidak berjalan mulus. Bahlil mengatakan dirinya kemudian menjadi sasaran protes dan demonstrasi selama satu setengah bulan setelah larangan ekspor diberlakukan.
Baca Juga: Presiden Prabowo ke Bahlil: Bisa Bikin Pak Jokowi, Orang Solo Itu Susah Ketawa
"Saya didemo terus satu setengah bulan. Pak Luhut bilang, 'Kau saja dulu hadapi'. Jadi memang jadi junior ini paling tidak enak sekali," kata Bahlil disambut tawa hadirin.
Meski mendapat tekanan, Bahlil menilai kebijakan penghentian ekspor bijih nikel menjadi fondasi penting bagi hilirisasi sumber daya alam.
"Kalau ini tidak dilakukan, sampai ayam tumbuh gigi pun bangsa kita tidak akan pernah melakukan transformasi ekonomi dari ekspor komoditas menjadi ekspor hasil," kata Bahlil.
Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- bahlil lahadalia
- menteri esdm
- hilirisasi nikel
- larangan ekspor nikel
- bijih nikel
Komentar (0)