JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan pentingnya budaya demokrasi.
Budaya demokrasi itu ditekankannya, karena terdapat pihak yang menganut demokrasi, tetapi pada praktiknya tidak demokratis.
"Democracy as a culture, demokrasi sebagai budaya. Karena ada sistemnya demokrasi, tapi praktiknya tidak demokratis. Sehingga dalam budaya demokratis itu, pertama ada openness, ada keterbukaan," ujar Mu'ti dalam Seminar Nasional Pendidikan Demokrasi yang digelar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dikutip dari siaran Youtube Perludem, Jumat (7/8/2026).
Baca juga: MPR Klaim PPHN Hanya Atur Arah Pengembangan Demokrasi, Bukan Teknis Pemilu
Ia melanjutkan bahwa dalam budaya demokrasi dibutuhkan keterbukaan dalam pikiran dan sikap masyarakatnya.
Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu, dalam demokrasi terdapat perbedaan pilihan yang akhirnya meniscayakan keterbukaan.
Setelah keterbukaan, ada acceptance atau penerimaan. Mu'ti menjelaskan bahwa dalam budaya demokrasi harus dapat menerima mereka yang berbeda pilihan.
"(Ketiga) Fairness ada keadilan. Dan kemudian yang berikutnya yang keempat adalah budaya di mana kita itu memiliki sikap untuk, saya menyebutnya dengan kalau gentleman (sikap kesatria)," ujar Mu'ti.
Baca juga: Demokrasi Lokal dan Bayang-Bayang Politik Transaksional
Ia mengatakan bahwa sikap kesatria juga harus diterapkan dalam budaya demokrasi, di mana semua pihak siap menang maupun kalah.
Oleh karena itu, dalam budaya demokrasi diperlukan sikap yang fair. Namun, ia menyayangkan bahwa praktik-praktik tersebut belum tumbuh.
"Karena ada realitas di mana demokrasi sekali lagi dimaknai sebatas election dan sebatas power competition, yang kadang-kadang untuk power competition itu orang menghalalkan segala macam cara," ujar Mu'ti.
Demokrasi yang dipandang sebatas kompetisi itulah yang dinilainya masih menjadi masalah demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Tiga Puluh Tahun Kudatuli, Demokrasi Masih Berutang
Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan jual beli suara di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi.
"Yang ini sebenarnya sama sekali tidak sesuai dengan nilai, tidak sesuai dengan sikap dasar, dan mengapa demokrasi itu menjadi pilihan sistem," ujar Mu'ti.
"Dalam pandangan saya, demokrasi itu akan bisa tumbuh ketika empat dimensi ini semuanya ada. Dan inilah yang perlu kita bangun," sambungnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)