Parlemen Iran Kaji RUU Pembatasan Pelayaran di Selat Hormuz

Teheran: Parlemen Iran tengah mengkaji rancangan undang-undang (RUU) yang akan memperketat pengawasan dan pengendalian pelayaran di Selat Hormuz dan Teluk Persia, termasuk melarang kapal yang terkait dengan Amerika Serikat (AS), Israel, dan negara lain yang dianggap bermusuhan oleh Teheran.

Kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan RUU bertajuk Strategic Action for the Security and Sustainable Development of the Strait of Hormuz and the Persian Gulf saat ini sedang dibahas oleh Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen.

“Rancangan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan. Parlemen juga mengundang para ahli untuk memberikan masukan sebelum naskah difinalisasi,” ujar anggota pimpinan parlemen Iran, Abbas Salimi, seperti dikutip dari Tasnim, Jumat 7 Agustus 2026.

Berdasarkan draf yang dikutip Tasnim, kapal milik AS, Israel, dan negara yang dinilai bermusuhan dengan Iran akan dilarang melintasi Selat Hormuz.

RUU itu juga mengusulkan larangan terhadap kapal militer maupun kapal pengangkut barang yang terkait dengan Israel, serta kapal atau muatan yang dianggap mendukung operasi terhadap kelompok yang disebut Iran sebagai "Poros Perlawanan" (Axis of Resistance).

Selain itu, negara atau individu yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian terhadap Iran tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz dan Teluk Persia hingga memberikan kompensasi.

Draf tersebut juga memuat usulan sanksi berupa denda hingga 20 persen dari nilai muatan kapal bagi pelanggar.

Jika disahkan, pemerintah Iran diwajibkan bekerja sama dengan angkatan bersenjata untuk mengawasi pelayaran, memantau pergerakan kapal, serta menjaga keamanan dan perlindungan lingkungan di Teluk Persia.

RUU itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan terkait pelayaran di Selat Hormuz, menyusul berbulan-bulan konfrontasi antara Iran, AS, dan Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat Iran berulang kali memperingatkan kemungkinan membatasi lalu lintas kapal di jalur strategis tersebut apabila kepentingan keamanan Teheran terancam.

Tasnim juga melaporkan bahwa Iran dan Oman masih melanjutkan negosiasi mengenai kerangka baru pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz, termasuk pengaturan jalur pelayaran dan mekanisme layanan maritim bagi kapal yang melintas.