JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kholid menilai ketidakmampuan pemerintah daerah (pemda) dalam membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) berpotensi mengganggu pembangunan dan pelayanan publik.
Apalagi menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, terdapat 490 pemda yang mengalami kesulitan fiskal.
"Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah," ujar Kholid dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/8/2026).
Baca juga: Banyak Pemda Sulit Bayar Gaji ASN, Alarm Keadilan Fiskal Pusat dan Daerah
Oleh karena itu, ia meminta Purbaya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memastikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan.
"Gaji ASN itu hak, bukan sesuatu yang bisa ditawar atau ditunda karena alasan anggaran. Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jadi, jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu. Kalau ini sampai telat, yang rugi bukan cuma mereka, tapi juga pelayanan ke masyarakat," ujar Kholid.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang tidak prioritas.
Baca juga: Ini 3 Opsi Mendagri Agar Pemda Bisa Gaji Pegawai: Efisiensi hingga Top Up TKD
Meskipun harus diakui, terdapat pemda yang memiliki kemampuan fiskal yang sangat terbatas dan tetap tidak cukup menutup kebutuhan belanja pegawai.
"Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut," ujar Kholid.
Pemda Kesulitan Gaji ASNSebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
Bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca juga: Mendagri Ungkap 79 Pemda Butuh Anggaran Rp 3,7 Triliun untuk Gaji Pegawai
Purbaya menyebut, Prabowo telah menyetujui besaran dana yang akan disalurkan kepada ratusan daerah tersebut.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk menutup belanja pegawai di 79 pemda mencapai Rp 3,5 triliun hingga Rp 3,7 triliun.
Adapun 79 pemda tersebut sebelumnya telah dipetakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai daerah yang membutuhkan tambahan anggaran TKD.
"Kalau untuk belanja pegawainya saja itu lebih kurang Rp 3,7 triliun-an," kata Tito usai konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Baca juga: KPPOD Soroti Beda Data Mendagri dan Menkeu Soal Jumlah Daerah Kesulitan Bayar Gaji ASN
Tito menyampaikan, dana tersebut hanya untuk menggaji ASN semata. Jika dihitung kebutuhan anggaran keseluruhan, 79 pemda tersebut membutuhkan dana senilai Rp 14 triliun, termasuk untuk pos selain belanja pegawai.
Adapun skema penambahan anggaran TKD merupakan opsi terakhir dari tiga opsi yang disiapkan pemerintah.
Sebelum itu, Tito lebih dulu meminta pemda untuk melakukan efisiensi secara tepat. Terkait upaya ini, ia akan mengirim tim ke daerah-daerah tersebut untuk pendampingan, sekaligus mengecek cara efisiensi yang dilakukan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)