JAKARTA, KOMPAS — Konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama penggerak ekonomi cenderung rapuh. Melebarnya ketimpangan memberikan sinyal distribusi kue ekonomi belum merata. Ditambah lagi, masyarakat kini dihadapkan pada fenomena ”makan utang”.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Meski lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,61 persen, angka tersebut cenderung konsisten di atas level 5 persen.
Adapun konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama sebesar 53,32 persen terhadap PDB, dengan pertumbuhan 5,06 persen. Angka ini setara 2,57 poin persentase pertumbuhan. Selanjutnya, investasi menyumbang 2,06 poin diikuti dengan belanja pemerintah sebesar 1,07 poin.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, hampir separuh pertumbuhan itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Meski demikian, investasi dan belanja pemerintah memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
”Capaian 5,29 persen bukan cerminan ledakan belanja masyarakat mampu, melainkan gabungan konsumsi yang masih bertahan, investasi yang membaik, dan belanja pemerintah yang meningkat,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dilihat dari strukturnya, porsi investasi dalam PDB pada triwulan II-2026 naik tipis dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7 basis poin menjadi 29,36 persen. Sebaliknya, porsi konsumsi rumah tangga justru turun, dari 54,35 persen pada triwulan I-2026 menjadi 53,32 persen pada triwulan II-2026.
Selain itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga melandai dari 5,52 persen pada triwulan I-2026 menjadi 5,06 persen pada triwulan II-2026. Secara semesteran, konsumsi tumbuh 5,28 persen, lebih rendah daripada pertumbuhan investasi 6,43 persen dan konsumsi pemerintah 18,62 persen.
Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kenaikan pengeluaran hanya digunakan untuk mengimbangi kenaikan harga, bukan untuk meningkatkan jumlah atau mutu barang yang dikonsumsi. Daya beli riil masyarakat secara umum belum banyak berubah.
Menurut Josua, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketahanan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak merata. Meski pengeluaran per kapita meningkat, dari Rp 1,17 juta per bulan pada 2019 menjadi Rp 1,57 juta pada 2025, pengeluaran bukan makanan hampir tidak berubah.
”Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kenaikan pengeluaran hanya digunakan untuk mengimbangi kenaikan harga, bukan untuk meningkatkan jumlah atau mutu barang yang dikonsumsi. Daya beli riil masyarakat secara umum belum banyak berubah,” ujarnya.
Josua menambahkan, pola belanja masyarakat kelompok bawah dan menengah semakin defensif, antara lain dengan mengurangi mutu produk atau beralih ke barang yang lebih murah, mengurangi tabungan, dan menunda pembelian besar.
Sebaliknya, kelompok menengah atas masih mampu mempertahankan pengeluaran pilihan, seperti kecantikan, rekreasi, perjalanan, layanan kesehatan, pendidikan, serta barang tahan lama. Artinya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan.
Tekanan ini salah satunya tecermin dari perubahan susunan kelas ekonomi. Jumlah penduduk kelas menengah turun, dari sekitar 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta pada 2025. Sebaliknya, kelompok calon kelas menengah meningkat, dari sekitar 129 juta menjadi 142 juta orang.
Di sisi lain, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk turut meningkat. Mengutip data BPS, rasio Gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Kenaikan ini terutama terjadi terjadi di perkotaan, dari 0,383 menjadi 0,387.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat, kenaikan rasio Gini tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada periode sebelumnya tidak membagikan tambahan kesejahteraan secara proporsional.
”Kondisi tersebut berarti ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan pertumbuhan berkualitas dan inklusif,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Berdasarkan data distribusi pengeluaran yang dirilis oleh BPS, pangsa pengeluaran kelompok 40 persen menengah turun dari 35,92 persen pada September 2025 menjadi 35,44 persen pada Maret 2026. Demikian pula dengan kelompok 40 persen terbawah yang kehilangan 0,06 poin menjadi 19,22 persen.
Pertumbuhan di atas 5 persen bukan berarti setiap kelompok memperoleh kenaikan sebesar 5 persen. Pemerintah perlu menguji distribusinya melalui upah riil, pendapatan median, pekerjaan formal, kepemilikan aset, dan bagian konsumsi kelompok bawah.
Sementara itu, pangsa kelompok 20 persen teratas justru naik dari 44,80 persen menjadi 45,34 persen. Artinya, kelompok atas menikmati pertumbuhan pengeluaran lebih cepat, sedangkan posisi kelompok bawah dan menengah melemah.
Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum stabilnya pendapatan masyarakat dan terbatasnya mobilitas ekonomi, sekalipun serapan pekerjaan diklaim bertambah. Ketimpangan di perkotaan yang meningkat menunjukkan bahwa pusat menghasilkan manfaat yang sangat berbeda antara pekerja profesional, pemilik aset, dan pekerja informal.
”Pertumbuhan di atas 5 persen bukan berarti setiap kelompok memperoleh kenaikan sebesar 5 persen. Pemerintah perlu menguji distribusinya melalui upah riil, pendapatan median, pekerjaan formal, kepemilikan aset, dan bagian konsumsi kelompok bawah,” tuturnya.
Di sisi lain, ia turut menyoroti fenomena ”makan utang” (matang) yang belakangan ramai diberitakan. Kondisi ini menggambarkan rumah tangga yang mempertahankan konsumsi melalui pinjaman karena pendapatan berjalan tidak lagi mencukupi kebutuhan.
Adapun fenomena itu terpotret, antara lain melalui hasil kajian dari Office of Chief Economist Bank Mandiri. Merujuk data Mandiri Spending Index, indeks belanja masyarakat pada Juni 2026 mencapai level 123, alias tumbuh 5,9 persen secara tahunan.
Pada saat yang sama, indeks pinjaman yang mencakup pindar, kartu kredit, serta paylater perusahaan pembiayaan nonbank mencapai nilai 157,7 atau tumbuh 24,6 persen secara tahunan. Sebaliknya, Mandiri Saving Index sebagai indikator tabungan masyarakat justru turun sebesar 5,7 persen ke level 84,8.
”Bagi dompet masyarakat, pola ini menciptakan ilusi daya beli. Konsumsi tetap bertahan hari ini, sedangkan cicilan, bunga, dan denda mengurangi pendapatan pada bulan berikutnya,” ujar Syafruddin.
Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mencatat, total saldo pinjaman, yang mencakup pinjaman daring (pindar), kartu kredit, dan paylater, baik dari perusahaan pembiayaan nonbank maupun perbankan, telah mencapai Rp 160,7 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4 persen secara tahunan.
Dihubungi secara terpisah, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang lebih dari separuh perekonomian Indonesia.
Dengan kata lain, ketika pertumbuhan konsumsi melambat dari 5,52 persen menjadi sekitar 5,06 persen, dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan nasional. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa daya beli masyarakat belum benar-benar kuat.
”Rumah tangga memang masih berbelanja, tetapi tekanan harga pangan, biaya pendidikan, transportasi, cicilan, dan kebutuhan pokok membuat ruang konsumsi semakin sempit. Kelompok miskin dan kelas menengah bawah menjadi pihak yang paling merasakan tekanan tersebut,” ujarnya.
Komentar (0)