jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (6/8) tentang pemda tak mampu menggaji PPPK, seruan demo PPPK dan P3K PW muncul, hingga puluhan triliun rupiah disalurkan. Simak selengkapnya!
1. PPPK & P3K Paruh Waktu Jangan Lagi Resah, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan ke Daerah
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kemendagri Godok Usulan Penambahan DAU, Nasib PPPK Bagaimana? Menunggu 14 Agustus 2026
Pemerintah akan menyalurkan dana Rp 20,5 triliun kepada ratusan pemda yang mengalami tekanan fiskal hingga kesulitan membayar gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyaluran bantuan pemerintah pusat senilai Rp 20,5 triliun kepada 497 pemerintah daerah paling lambat pekan depan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: P3K Paruh Waktu Bakal Demo Besar, Beri Tenggat Agustus Ini, Pastikan Gaji PNS & PPPK Aman
Baca Selengkapnya di Bawah:
PPPK & P3K Paruh Waktu Jangan Lagi Resah, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan ke Daerah
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan, Desak Peralihan ke ASN Penuh, Terima Gaji & Tak Ada PHK
2. Ketum AMP Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu Demo Besar-besaran
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyerukan seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu menggelar demo besar-besaran.
Demonstrasi untuk meminta pemerintah bersikap adil terhadap nasib PPPK dan P3K PW.
Fadlun mendesak negara harus memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk semua PPPK dan PPPK paruh waktu.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Ketum AMP Serukan PPPK & PPPK Paruh Waktu Demo Besar-besaran
3. Pusat Tidak Langsung Transfer Dana ke Pemda yang Enggak Mampu Menggaji PPPK
Pemerintah tidak serta merta menggelontarkan dana kepada pemerintah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mendagri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah menyiapkan beberapa langkah atau tahapan sebelum menyimpukan suatu daerah memang layak mendapatkan kucuran dana Transfer ke Daerah (TKD).
Sebelum menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil, Mendagri Tito membantah adanya anggapan bahwa dirinya menolak tambahan TKD bagi daerah yang mengalami kesulitan menggaji pegawai.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pusat Tidak Langsung Transfer Dana ke Pemda yang Enggak Mampu Menggaji PPPK
4. Sri Mulyani Indrawati Punya Jabatan Baru, Mentereng
Bank Dunia menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Independen Asosiasi Pengembangan Internasional (Independent Co-Chair of International Development Association/IDA) Ke-22.
Dalam jabatannya tersebut, mantan Menteri Keuangan RI itu bertugas mendorong penguatan dukungan kebijakan dan pendanaan di negara-negara donor maupun peminjam.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Sri Mulyani Indrawati Punya Jabatan Baru, Mentereng
5. Nakes di Tasikmalaya Hina Pasien BPJS, Dedi Mulyadi Minta Disanksi Berat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kejadian viral di media sosial yang dilakukan seorang tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya.
Dia mengaku akan meminta Wali Kota Tasikmalaya untuk memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan (nakes) yang menghina pasien BPJS dan diketahui telah meninggal dunia.
Dia menyebut nakes tidak boleh menyampaikan perkataan tidak pantas hingga melukai pasien dan keluarganya. Sehingga, Dedi meminta oknum tersebut ditindak tegas.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Nakes di Tasikmalaya Hina Pasien BPJS, Dedi Mulyadi Minta Disanksi Berat
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Mengganggu Kenyamanan, PPPK Paruh Waktu Desak Peralihan ke ASN Penuh, Faktanya Begini
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Komentar (0)