Rapikan Sistem Data, BGN Pastikan Tak Ada Identitas Ganda Penerima MBG

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) merapikan dan terus mengintegrasikan sistem data lintas kementerian/lembaga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada identitas ganda penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ada beberapa contoh, misalnya ada anak yang terdata di madrasah tsanawiyah, tetapi juga merupakan santri pondok pesantren. Di data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ia tercatat sebagai siswa, di Kementerian Agama, ia tercatat sebagai santri, nah, data seperti itu kita rapikan semua," kata Kepala BGN Sudaryono di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 6 Agustus 2026.

Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sudaryono mengatakan pihaknya juga tengah mengurangi enam juta data ganda dengan terus berkoordinasi bersama Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemenkes, agar semua data bisa saling terhubung. Koordinasi dilakukan agar tidak ada identitas ganda.

"Kalau tidak salah ada pengurangan sekitar enam juta data ganda," ucap Sudaryono.

Ilustrasi petugas saat menyiapkan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. ANTARA/Rubby Jovan

Pembangunan dan Aktivasi SPPG di 3T

Sudaryono mengungkapkan pihaknya mempercepat pembangunan dan aktivasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program MBG dan menargetkan penyelesaiannya dalam waktu satu minggu ke depan.

Percepatan tersebut dilakukan melalui pendekatan berbasis data agar pelaksanaan program benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan, di antaranya Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan daerah 3T lainnya.

"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," kata Sudaryono.

Dia mengemukakan pembangunan SPPG di wilayah 3T diprioritaskan karena masyarakatnya rata-rata mengalami prevalensi stunting yang tinggi. Oleh karena itu, target yang semula direncanakan selesai dalam waktu satu bulan dipercepat menjadi satu minggu guna memastikan masyarakat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dapat segera memperoleh manfaat program MBG.