Pengamat Sebut Isu Pergantian Kapolri Hanya Strategi Cek Ombak di Ruang Publik

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai rumor pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mencuat di ruang publik belakangan ini merupakan strategi cek ombak politik semata.

Terlebih lagi, DPR dan pihak Istana telah membantah adanya pengiriman Surat Presiden (Surpres) pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

BACA JUGA: Pengamat Merespons Isu Pergantian Kapolri Jenderal Sigit

"Publik perlu membedakan antara dinamika politik yang melahirkan spekulasi dengan keputusan resmi presiden yang memiliki dasar konstitusional," kata Bambang kepada awak media, Kamis (6/8).

Dia mengatakan maraknya kebocoran informasi melalui media sosial maupun grup percakapan mengenai isu pengiriman Surpres pergantian Kapolri, bisa dianggap cek ombak.

BACA JUGA: Boni Hargens: Wacana Pergantian Kapolri Rugikan Presiden Prabowo

"Dipahami sebagai strategi cek ombak dan perebutan narasi di ruang publik. Dalam jabatan strategis seperti Kapolri, persepsi sering kali memang dibentuk lebih dahulu daripada keputusan formal," katanya.

Bambang juga menanggapi pernyataan Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto yang dinilainya sangat normatif terkait isu pergantian Kapolri.

BACA JUGA: PB SEMMI Sebut Isu Pergantian Kapolri Digulirkan untuk Mengganggu Stabilitas Nasional

Namun, dia melihat adanya dorongan lain di balik berhembusnya isu ini, yakni terkait masa pensiun sejumlah perwira tinggi.

"Isu tersebut juga bisa dibaca dari cek ombak terkait pelaksanaan masa pensiun personel Polri. Mengingat banyak bintang tiga yang juga berpeluang untuk menjadi Kapolri akan pensiun 58 tahun di tahun ini bila tetap menggunakan UU 2 tahun 2002. Makanya isu pergantian Kapolri tersebut didorong harus dalam bulan-bulan ini," kata Bambang.

?Oleh karena itu, dia mengimbau publik memandang isu pergantian Kapolri sebagai indikasi dinamika politik semata selama belum ada pengumuman resmi dari Presiden RI atau Surpres yang diterima oleh DPR.

Hanya saja, Bambang dengan melihat indikasi-indikasi yang ada, memprediksi pergantian Kapolri tidak akan terjadi dalam waktu dekat. 

Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto bakal mempertahankan Jenderal Sigit minimal hingga akhir tahun demi menjaga stabilitas nasional.

"Bila berdasar indikasi-indikasi itu, pergantian Kapolri tidak dalam waktu dekat ini. Presiden Prabowo tetap mempertahankan Jenderal Listyo Sigit minimal sampai akhir tahun, dan kemungkinan besar pertimbangannya adalah menjaga stabilitas pemerintahan mengingat eskalasi isu keamanan akan meningkat di bulan-bulan ini sampai akhir tahun," paparnya.

Selain faktor stabilitas keamanan nasional, Bambang melanjutkan terdapat beberapa pertimbangan penting di balik keputusan Presiden Prabowo mempertahankan Jenderal Sigit.

"Pertimbangannya terkait kontinuitas soliditas organisasi Polri sendiri, penyesuaian pelaksanaan UU 5 tahun 2026, juga menghindari tafsir bahwa Presiden berpihak dalam dinamika friksi antarpenegak hukum," pungkasnya. (ast/jpnn)