JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan saham Indonesia di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan dialihkan dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah sejauh ini masih membahas badan khusus yang akan menerima pengalihan tersebut, sekaligus memastikan kewajiban proyek itu tidak langsung menjadi beban APBN.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, hingga kini belum ada keputusan mengenai badan layanan khusus (special mission vehicle/SMV) yang akan ditunjuk untuk mengelola kepemilikan saham konsorsium KCIC.
"Belum ada keputusan mengenai SMV yang akan mengelola saham KCIC. Masih dalam pembahasan," ujar Deni saat dihubungi Kompas, Kamis (6/8/2026).
SMV merupakan lembaga atau badan layanan umum di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pembiayaan strategis di luar fungsi fiskal rutin.
Sejumlah badan hukum dan lembaga yang berstatus SMV Kementerian Keuangan antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Manajemen Aset Negara, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Sebelumnya, pada Rabu (5/8/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyepakati pengalihan kepemilikan saham konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) di KCIC kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah menargetkan proses itu rampung pada pertengahan September 2026.
Purbaya menjelaskan, kepemilikan saham nantinya akan ditempatkan pada salah satu SMV di bawah Kementerian Keuangan. Namun, ia menegaskan, pengalihan itu tidak berarti kewajiban pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan ditanggung langsung oleh APBN.
"Dialihkan ke Kementerian Keuangan, tetapi nanti kami gunakan salah satu SMV fiskal untuk mengelolanya. Jadi, ini bukan langsung menjadi tanggung jawab APBN, meski dikelola pemerintah," ujar Purbaya.
Saat ini, 60 persen saham perusahaan KCIC dimiliki Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang terdiri atas PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Adapun 40 persen sisanya dimiliki Beijing Yawan HSR Co., Ltd.
Dengan skema tersebut, kepemilikan saham Indonesia di KCIC tidak lagi berada di bawah PSBI. Seiring pengalihan kepemilikan itu, kewajiban pembiayaan proyek juga akan beralih dari konsorsium BUMN yang kini berada di bawah Danantara kepada SMV yang ditunjuk Kementerian Keuangan.
Danantara sudah menyerah. Risikonya terlalu besar bagi BUMN, terutama KAI yang menjadi pemegang saham terbesar.
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai keputusan pengalihan tersebut menunjukkan pemerintah telah menghadapi pilihan sulit dalam menangani beban proyek Whoosh. Menurut dia, jika pengelolaan tetap dipertahankan melalui konsorsium BUMN, risiko terbesar akan berada pada PT KAI sebagai pemegang saham terbesar PSBI.
“Menurut saya, Danantara sudah menyerah. Risikonya terlalu besar bagi BUMN, terutama KAI yang menjadi pemegang saham terbesar,” ujar Herry.
Herry menjelaskan, risiko tersebut semakin besar karena KAI baru melakukan konsolidasi terhadap PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA yang juga menghadapi tekanan keuangan. Apabila beban KCIC terus ditanggung konsorsium BUMN, kondisi tersebut berpotensi menyeret kinerja perusahaan-perusahaan yang secara fundamental masih sehat.
Berdasarkan laporan keuangan KAI per 30 Juni 2026, total kerugian PSBI telah mencapai Rp 5,13 triliun. Angka tersebut bahkan lebih besar dibandingkan total kerugian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar Rp 4,99 triliun.
Dari jumlah tersebut, kerugian yang harus ditanggung KAI hingga semester I-2026 mencapai sekitar Rp 3,01 triliun. Sementara itu, kondisi keuangan PSBI juga menghadapi tekanan karena ekuitas perusahaan telah negatif, dengan aset sekitar Rp 21,43 triliun dan liabilitas Rp 21,55 triliun.
“Kalau tetap dikelola oleh PSBI yang saham terbesarnya dimiliki KAI, BUMN yang sehat berpotensi ikut terseret menjadi buruk akibat kondisi PSBI,” katanya.
Meski pengalihan saham dan beban utang Whoosh kepada SMV dapat mengurangi tekanan terhadap BUMN, Herry menilai pemerintah tetap menghadapi risiko baru dari sisi tata kelola dan fiskal.
Menurut dia, setelah penunjukan SMV, pemerintah tetap perlu menyediakan dana pencadangan atau sinking fund melalui APBN untuk memastikan kewajiban proyek dapat dipenuhi. “Selain menutupi kerugian operasional Whoosh, pemerintah juga harus menyediakan modal bagi SMV tersebut,” ujar Herry.
Dari sisi payung hukum, lanjut Herry, diperlukan kejelasan mengenai posisi SMV Kementerian Keuangan tersebut dalam ekosistem tata kelola BUMN. Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 menekankan, seluruh BUMN berada dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara.
“Apabila terdapat pengecualian bagi BUMN yang menjalankan fungsi fiskal, diperlukan dasar regulasi yang jelas. Kalau tidak ada aturan yang jelas, fungsi baru SMV justru dapat menambah persoalan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Di sisi lain, Herry menilai keputusan pengalihan Whoosh kepada pemerintah menunjukkan bahwa penyelesaian proyek tersebut kini tidak lagi semata-mata menjadi isu korporasi BUMN, tetapi telah bergeser menjadi isu kebijakan fiskal.
“Risiko keuangan pemerintah dan tata kelola pemerintahan menjadi hal yang sangat serius dari keputusan ini,” ujar Herry.
Komentar (0)