BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memberikan tanggapannya mengenai permintaan warga Jalan RE Martadinata, Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengusulkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) jika pelintasan di wilayah mereka ditutup.
Ia mengatakan, rencana pembangunan JPO RE Martadinata, termasuk JPO MA Salmun dan underpass Kebonpedes turut dibahas saat dirinya bertemu dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
"Nah yang penting kan kita siapkan dulu Detail Engineering Design-nya (DED). Kalau sudah ada ya kita coba usulkan. Mudah-mudahan keterpilih. Mudah-mudahan di pusat ada anggarannya," kata Dedie di Jalan Merdeka, Kota Bogor, pada Kamis (6/8/2026).
Baca juga: Ada Bunker di Sekolah Swasta Jaksel Tempat 995 Senpi Ditemukan, Diduga Dibikin Eks Ketua Yayasan
Dedie mengungkapkan, pemerintah pusat memiliki anggaran sekitar Rp 4,1 triliun untuk program penutupan pelintasan kereta api serta pembangunan jalan alternatif.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih berupaya mencari sumber anggaran, termasuk alternatif pembiayaan dan optimalisasi pendapatan daerah, untuk mendukung pembangunan tersebut.
"Nah kita usulkan, apakah JPO itu masuk enggak. Ya kita lihat lah ya. Intinya kan segala upaya cari duit dari mana-mana, alternatif pembiayaan dari mana-mana, terus optimalisasi pendapatan," ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah warga Kota Bogor, Jawa Barat, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan RE Martadinata apabila pelintasan kereta di kawasan tersebut ditutup.
Permintaan itu muncul menyusul rencana Pemkot Bogor memasang pagar di pelintasan kereta yang berada tepat di bawah Flyover RE Martadinata.
Salah seorang warga, Ari (36), berharap JPO dapat dibangun sebagai akses bagi warga yang hendak menyeberang dari Jalan Bubulak ke Jalan RE Martadinata maupun sebaliknya.
Baca juga: Dubes Palestina Merasa Bahagia Bertemu Pramono: Seperti Telah Menemukan Seorang Kakak
Menurut dia, pelintasan kereta selama ini menjadi jalur yang paling dekat untuk menuju warung, minimarket, maupun fasilitas lainnya.
"Pengen ada JPO kalau mau di ini mah, ditutup. Lebih aman. Buat seluruh ini kan, fasilitas semua juga kan kalau ada JPO mah. Kalau enggak ada JPO, kasihan satu anak sekolah," kata Ari saat ditemui Kompas.com di Jalan Bubulak, Minggu (2/8/2026).
Hal senada disampaikan Sukari (50). Menurut dia, pembangunan JPO penting agar warga tetap memiliki akses yang mudah menuju pasar, warung, maupun sekolah jika pelintasan ditutup.
"Lebih jauh, lebih susah deh. Kalau mau nyari makanan juga susah, atau mau ke warung ke sini susah. Kalau ditutup bangun JPO aja kayaknya," ujar Sukari.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)