Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Widiyanto Saputro, memproyeksikan ekspor nikel Indonesia pada 2026 berpotensi berkurang 3,5 juta hingga 5 juta ton akibat pemangkasan target produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari 379 juta ton menjadi 260–270 juta ton.
Proyeksi tersebut merupakan hasil kajian Strategic Response Meeting (SRM) Kadin yang menghimpun masukan pelaku usaha terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
"Di SRM Kadin dunia usaha sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM kita itu sudah memproyeksikan lost in action-nya itu 3,5 sampai dengan 5 juta ekspor nikel yang akan hilang atau 0,3 sampai 0,5% penurunannya. Nah, ini ternyata terjadi," kata Widi dalam acara Mining Nation Revolution yang digelar Hipmi, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Widi mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada penurunan produksi yang telah dirasakan pelaku usaha dalam pembahasan di forum SRM Kadin.
"Itu dari produksi teman-teman itu memang turun. Kita melihat dan itu terjadi tuh dari yang didiskusikan di SRM kejadian riil di lapangan kelihatan runutannya," ujarnya.
Karena itu, Kadin berharap relaksasi RKAB yang mulai dibuka pemerintah pada Juli 2026 dapat menekan potensi kehilangan ekspor tersebut. Meski demikian, Widi enggan berkomentar berapa jumlah atau perusahaan mana saja yang mengusulkan tambahan kuota produksi nikel.
Pada kesempatan yang sama, ia menegaskan hilirisasi nikel telah menjadi contoh keberhasilan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Menurut catatan Kadin, investasi di sektor hilirisasi nikel mencapai sekitar Rp510 triliun, meningkat sekitar 300% dibandingkan periode awal program.
Baca Juga: Perkuat Sinergi, Prabowo Ajak Kadin Jabar Kejar Target Ekonomi 8 Persen
Baca Juga: Kenapa RKAB Tambang Besar Tak Dipangkas? Ini Jawaban Bahlil
"Yang pengen saya angkat di sini adalah bahwa hilirisasi hari ini itu bukan hanya jargon kebijakan, tetapi sudah ada kisah suksesnya. Ini bukan lagi di tataran wacana bagi pemerintah tetapi sudah masuk di tataran eksekusi," katanya.
Kadin menilai keberhasilan tersebut perlu dijaga ritmenya dengan dukungan kepastian regulasi, terutama terkait tata kelola dan kuota RKAB yang lebih terprediksi agar kelayakan bisnis tetap terjaga.
"Kita menyuarakan pentingnya tata kelola dan kuota RKAB ini secara jangka panjang bisa terprediksi sehingga kelayakan bisnis tetap terjaga karena kita menangkap banyak sekali kekhawatiran tentang itu," tutupnya.
Komentar (0)