Lantik Dua Pejabat Strategis Kementerian PKP, Ara Serukan Budaya Malu dan Antikorupsi

JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melantik dua pejabat strategis di lingkungan Kementerian PKP pada Kamis, 6 Agustus 2026. 

Dalam pelantikan tersebut, Ara menekankan pentingnya integritas, antikorupsi, serta budaya malu terhadap setiap tindakan yang menyimpang dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penguatan organisasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat.

BACA JUGA:Program 3 Juta Rumah Digenjot, Kementerian PKP Kantongi WTP dan Janji Perkuat Antikorupsi

Adapun pejabat yang dilantik yaitu  Roberia sebagai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta Tati Meilani Kacaribu, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).

Dalam kesempatan  itu, Menteri PKP menegaskan bahwa setiap pejabat yang diberikan amanah harus memiliki semangat pengabdian, integritas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengurus kepentingan negara dan melayani masyarakat. 

Menurut dia, kepentingan bangsa dan rakyat harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

BACA JUGA:Nilai IPKP 2026 Tembus 0,58, BNPP Dorong Percepatan Pembangunan Perbatasan Indonesia

Menteri PKP juga menekankan pentingnya transformasi organisasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. 

Seluruh jajaran Kementerian PKP diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Selain itu, Menteri PKP menyampaikan bahwa meningkatnya kepercayaan pemerintah terhadap Kementerian PKP, yang tercermin dari bertambahnya dukungan anggaran untuk sektor perumahan--harus menjadi energi positif sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk bekerja lebih optimal dalam menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, berbagai terobosan dan inovasi sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional. 

BACA JUGA:Mensos dan Menteri PKP Sepakat Akselerasi Renovasi Rumah Siswa Sekolah Rakyat

Namun demikian, seluruh inovasi harus tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri PKP juga mengajak seluruh pegawai untuk menanamkan budaya malu terhadap setiap tindakan yang menyimpang dari nilai integritas, profesionalisme, dan etika sebagai aparatur negara.