Pemimpin Myanmar yang Didukung Militer Tiba di Thailand untuk Cari Legitimasi Politik

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul (kiri) dan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing memeriksa pasukan kehormatan dalam upacara penyambutan di Gedung Pemerintah di Bangkok, Thailand, Kamis, 6 Agustus 2026. (Sumber: Foto AP/Sakchai Lalit)

BANGKOK, KOMPAS.TV — Kepala pemerintahan Myanmar yang didukung militer tiba di Thailand pada Kamis (6/8/2026). Kunjungan resmi ini dapat menjadi batu loncatan dalam upaya untuk memenangkan legitimasi politik, setelah lebih dari lima tahun merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil terpilih.

Kunjungan resmi Presiden Myanmar Min Aung Hlaing selama dua hari termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan pejabat lainnya di Gedung Pemerintah.
Mereka akan menandatangani beberapa nota kesepahaman. Setelah pertemuan, kedua pemimpin akan menghadiri Forum Bisnis Thailand-Myanmar.

Kunjungan ini menuai kritik dari kelompok aktivis seperti Justice For Myanmar, yang menyatakan bahwa kunjungan tersebut memberikan “legitimasi palsu” kepada Min Aung Hlaing dan para jenderal yang berkuasa.

Min Aung Hlaing mengambil langkah signifikan menuju rehabilitasi politik pada bulan April ketika ia dilantik sebagai presiden setelah pemilihan yang diadakan secara bertahap pada bulan Desember dan Januari. 
Para kritikus menolak pemilu tersebut, dan menyebutnya sebagai tipuan yang dirancang untuk memperkuat cengkeraman militer.

Baca Juga: WNI Disekap di Myanmar, Kemlu Kirimkan Nota Diplomatik ke Otoritas Setempat

Upaya diplomatik ini adalah yang terbaru dalam serangkaian langkah untuk kembali menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan dan komunitas internasional setelah hubungan menjadi renggang atau dingin menyusul penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi oleh Min Aung Hlaing pada Februari 2021, saat menjabat sebagai kepala militer.

Negara-negara Barat Mengucilkan Para Jenderal Penguasa Myanmar

Pemerintah Barat telah mengucilkan dan memberikan sanksi kepada Min Aung Hlaing dan para sekutunya karena menggulingkan pemerintahan Suu Kyi. 

Pelanggaran hak asasi manusia yang serius kemudian terjadi setelah penindakan militer yang mematikan terhadap protes, yang kemudian memicu gerakan perlawanan bersenjata nasional dan perang saudara yang berdarah.

Kunjungan ini merupakan keterlibatan diplomatik Min Aung Hlaing yang paling signifikan dan yang terbaru dalam serangkaian perjalanan ke negara-negara tetangga, termasuk Tiongkok, India, dan Laos. 

Ia berupaya memperkuat hubungan regional sejak menjabat sebagai presiden pada bulan April. Meskipun telah mengunjungi negara-negara tersebut dan memiliki hubungan dekat dengan Rusia, namun ia tetap terisolasi dalam pergaulan internasional.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Desy-Afrianti

Sumber : The Associated Press