PAGAR pada hakikatnya hanyalah benda mati. Ia terdiri atas besi, beton, atau baja yang dibangun untuk membatasi ruang dan melindungi aset.
Namun, dalam ilmu ekonomi perilaku dan perilaku organisasi, pagar tidak pernah sekadar struktur fisik. Ia adalah simbol. Simbol mengenai bagaimana seseorang atau institusi memandang lingkungan di sekitarnya.
Semakin tinggi pagar yang dibangun, semakin kuat pesan psikologis yang dipancarkan: ada sesuatu yang dianggap perlu dijauhkan, diawasi, atau bahkan ditakuti.
Fenomena maraknya pusat perbelanjaan di berbagai kota besar yang memasang pagar tinggi memunculkan diskursus menarik. Dari sudut pandang manajemen properti, keputusan tersebut sepenuhnya rasional.
Pengelola pusat perbelanjaan memiliki kewajiban menjaga keselamatan pengunjung, melindungi aset bernilai miliaran rupiah, mengurangi risiko vandalisme, pencurian, maupun kerusakan ketika terjadi gangguan keamanan.
Dalam manajemen risiko, tindakan preventif jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya pemulihan pasca-kerusakan.
Namun, publik tidak selalu membaca pagar sebagai instrumen keamanan semata. Dalam perspektif perilaku konsumen, persepsi sering kali lebih kuat daripada realitas.
Ketika masyarakat melihat banyak mal memasang pagar tinggi hampir bersamaan, muncul interpretasi sosial bahwa para pelaku usaha sedang mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan politik atau gejolak sosial.
Baca juga: Pagar Kian Tinggi, Siapa Takut?
Persepsi tersebut tidak lahir dari pagar itu sendiri, melainkan dari konteks sosial yang mengitarinya. Pagar akhirnya menjadi "bahasa diam" yang dibaca masyarakat sebagai indikator tingkat kecemasan kolektif.
Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika sejumlah anggota DPR mengkritik pemasangan pagar tinggi di pusat-pusat perbelanjaan.
Kritik tersebut sekilas terdengar sebagai pembelaan terhadap ruang publik yang lebih terbuka. Namun, di sinilah paradoks mulai tampak.
Kompleks gedung DPR sendiri justru dikelilingi pagar yang tidak kalah tinggi, lengkap dengan sistem keamanan berlapis hingga pembatas akses.
Paradoks tersebut menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Jika pagar tinggi dianggap sebagai simbol ketakutan dan keterputusan dari masyarakat, mengapa simbol yang sama dapat diterima ketika diterapkan pada gedung wakil rakyat?
Sebaliknya, jika pagar tinggi memang merupakan kebutuhan keamanan yang rasional, mengapa pengelola mal dipersoalkan?
Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, terdapat prinsip sederhana mengenai simetri insentif.
Setiap organisasi akan bertindak sesuai dengan insentif yang dihadapinya. Pengelola mal menghadapi risiko kehilangan aset dan keselamatan pelanggan.
DPR menghadapi risiko keamanan terhadap institusi negara. Kedua organisasi memiliki insentif yang sama untuk memperkuat sistem keamanan.
Karena itu, mengkritik salah satu sambil mengabaikan praktik serupa pada institusi sendiri menciptakan inkonsistensi logis.
Pseudo Kritik?Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Cognitive Dissonance Theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger.
Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika perilaku mereka bertentangan dengan nilai yang mereka nyatakan.
Komentar (0)