Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan per Maret 2026 mencapai 869.970 orang atau berkurang 28.300 orang dibandingkan September 2025 yang sebanyak 898.270 orang.
Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pendorong Penurunan KemiskinanKepala BPS Sumatera Selatan Moh. Wahyu Yulianto mengatakan penurunan tingkat kemiskinan didorong oleh pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang mencapai 5,34 persen pada triwulan I-2026.
"Kondisinya di periode Triwulan I lalu, pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi mencapai 5,34 persen. Pertanian tumbuh bagus dengan hasil panen melimpah dan HPP yang naik, ditambah akumulasi pendapatan serta konsumsi rumah tangga saat Ramadhan, Idul Fitri, hingga pencairan gaji ke-13 ASN," ungkap Wahyu.
Penurunan jumlah penduduk miskin terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin turun dari 310.560 orang menjadi 297.240 orang atau berkurang 13.300 orang.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan turun dari 587.680 orang menjadi 572.730 orang atau berkurang 14.900 orang.
BPS menetapkan Garis Kemiskinan di Sumatera Selatan pada Maret 2026 sebesar Rp622 ribu per kapita per bulan.
Dengan rata-rata anggota rumah tangga empat hingga lima orang, kebutuhan minimum rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar berada pada kisaran Rp2,9 juta hingga Rp3 juta per bulan.
BPS Soroti Upah, Harga Beras, dan Pengeluaran RokokWahyu mengimbau pelaku usaha membayar upah pekerja sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi agar pendapatan rumah tangga tetap terjaga.
"Jangan sampai pekerja kita sudah bekerja tetapi upahnya tidak sesuai dengan UMP. Ini salah satu yang perlu kita perhatikan agar rumah tangga tidak masuk kategori miskin," ujarnya.
Dalam menghitung Garis Kemiskinan, BPS memantau 52 komoditas pangan dan 51 komoditas nonpangan sebagai dasar pengeluaran rumah tangga.
Hasil pemantauan menunjukkan beras dan rokok kretek masih menjadi dua komponen pengeluaran terbesar bagi rumah tangga miskin.
"Makanya harga beras ini betul-betul harus dijaga, jangan sampai naik tinggi karena sangat mempengaruhi pengeluaran. Kalau harga beras naik, daya beli masyarakat turun," jelas Wahyu.
"Rokok itu pengeluarannya besar tetapi tidak ada kalorinya. Harusnya pengeluaran rokok dialihkan untuk membeli bahan pangan berkalori, namun karena sudah menjadi kultur, rokok seolah jadi pengeluaran wajib," tutupnya.
Komentar (0)