Liputan6.com, Jakarta - Usai dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 Juli 2026 silam, Sudaryono langsung tancap gas membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk membenahi dapur MBG bermasalah.
Sudaryono mengungkapkan, ada sekitar 400-an dapur MBG di seluruh Indonesia yang terindikasi bermasalah.
Advertisement
Temuan itu diperoleh setelah BGN memverifikasi ribuan rekening virtual account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Setelah kami verifikasi satu persatu maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya tidak ada atau dapurnya belum beroperasi," kata Sudaryono di kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026) silam.
Mendapati temuan tersebut, BGN langsung menarik anggaran yang telah ditransfer ke rekening dapur MBG anomali tersebut.
"Totalnya Rp 311,2 miliar, kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini, dari 414 SPPG," ungkap Sudaryono.
Sudaryono memastikan BGN akan terus menyisir dan memeriksa seluruh dapur Program MBG.
"Kita akan terus sisir apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan Rp 311,2 miliar," katanya.
Membenahi dapur MBG menjadi salah satu prioritas Sudaryono usai menjabat Kepala BGN. Setidaknya dia telah membekukan lebih dari 800 dapur MBG bermasalah. Ratusan dapur tersebut ditangguhkan dan untuk sementara waktu tidak akan menerima pembayaran, terhitung sejak Senin (27/7/2026).
Kepala BGN Sudaryono mengumumkan bahwa jumlah dapur dibekukan hingga hari ini mencapai 833 unit. Penangguhan tersebut tersebar di tiga wilayah, dengan jumlah terbanyak berada di wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Maluku, dan Papua.
"Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini," ungkap Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7/2026) lalu.
Mantan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) membeberkan alasan pembekuan ratusan dapur di tiga wilayah tersebut. Salah satunya karena ditemukan pelanggaran berat berkaitan dengan higienitas dan kualitas makanan diproduksi.
"Jadi dapur yang di-suspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya, kemudian IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)," kata dia.
Bukan hanya membekukan ratusan dapur MBG, Sudaryono menjelaskan, skema dan mekanisme penutupan dapur kali ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.
Dia juga menegaskan bahwa BGN hanya akan memberikan sanksi permanen kepada dapur yang tidak mampu memenuhi persyaratan meski telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.
"Dapur yang disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak yang lalu. Misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar, kalau ini sudah suspend, tutup enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," jelas Sudaryono.
Komentar (0)