Terkini, Makassar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus meningkatkan pelindungan konsumen sebagai bagian dari upaya membangun sektor jasa keuangan yang sehat dan aman bagi masyarakat.
Hingga Juli 2026, OJK Sulselbar telah melaksanakan 198 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 2.204.351 masyarakat melalui berbagai kanal, mulai dari pertemuan tatap muka, media sosial, Learning Management System (LMS), RRI, hingga media massa.
Selain itu, OJK juga telah membentuk 1.557 Duta Literasi Keuangan yang berasal dari komunitas, mahasiswa, guru, dan dosen untuk memperluas jangkauan edukasi di berbagai daerah.
“Kami tidak hanya memberikan edukasi sekali selesai, tetapi membangun jejaring duta literasi agar kegiatan edukasi dapat terus berjalan dan menjangkau masyarakat lebih luas,” ujar Kepala OJK Sulselbar Muchlasin saat media update di Makassar.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), OJK juga memperluas inklusi keuangan melalui berbagai program, termasuk Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Per Februari 2026, jumlah rekening pelajar telah mencapai 2.187.810 rekening dengan total tabungan sekitar Rp412 miliar.
Di bidang sistem pembayaran, penggunaan QRIS juga terus meningkat dengan jumlah merchant mencapai 158.590 merchant di Sulawesi Selatan.
Selain itu, OJK terus mendorong pembiayaan UMKM melalui program PINISI yang telah menyalurkan plafon pembiayaan sekitar Rp1,18 triliun kepada sekitar 34 ribu rekening, serta pengembangan 1.616 klaster UMKM dengan total pembiayaan sekitar Rp644 miliar.
Pihaknya juga mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih melalui edukasi dan business matching di sejumlah daerah seperti Bone, Sinjai, Bulukumba, serta akan diperluas ke Jeneponto, Takalar, dan Makassar.
Di sisi pelindungan konsumen, hingga 30 Juli 2026, OJK Sulselbar telah memberikan 1.941 layanan konsumen dan melayani 5.104 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Pengaduan masyarakat paling banyak berkaitan dengan restrukturisasi kredit, status utang, perilaku petugas penagihan, sengketa transaksi, hingga dugaan penyalahgunaan data pribadi.
Berdasarkan sektor usaha, pengaduan paling banyak berasal dari fintech peer to peer lending sebanyak 881 kasus, disusul perbankan 547 kasus, perusahaan pembiayaan 464 kasus, asuransi 40 kasus, dan pasar modal 10 kasus.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai maraknya pinjaman online ilegal, investasi ilegal, serta berbagai modus penipuan digital atau scam.
Modus yang banyak ditemukan antara lain investasi berkedok usaha perikanan, money game, investasi palsu, penawaran pekerjaan dengan imbalan memberi “like” di media sosial, hingga penipuan yang mengatasnamakan aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat segera melapor apabila menjadi korban penipuan digital. Jika laporan masuk pada masa golden hour, peluang dana korban untuk diblokir dan diselamatkan masih cukup besar,” tegasnya.
Sepanjang periode pelaporan, Kota Makassar menjadi daerah dengan jumlah laporan scam terbanyak, disusul Kabupaten Gowa dan Maros.
Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan Kontak OJK 157, Indonesia Anti Scam Centre (IASC), serta kanal edukasi SIKAPI Uangmu untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan terkait sektor jasa keuangan.
OJK berharap penguatan literasi, inklusi keuangan, serta pelindungan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan sekaligus menekan risiko menjadi korban pinjaman online ilegal, investasi bodong, maupun penipuan digital.
Komentar (0)