Mendagri Ungkap Pemulihan Pascabanjir Aceh-Sumatera: Ini Bencana Paling Luas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Berdasarkan data per 4 Agustus 2026, sebanyak 2.107.941 warga terdampak bencana.

Tito menyebut, bencana tersebut merupakan yang terluas sepanjang kariernya, baik saat menjadi anggota Polri hingga menjabat Menteri Dalam Negeri.

"Bagi saya sendiri pribadi, sebagai mantan polisi, pernah menjadi Kapolres, Kapolda, Kapolri, hingga sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri, jujur, dalam karier saya belum pernah mengalami peristiwa bencana yang seluas ini," kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Menurut Tito, bencana melanda tiga provinsi, 53 kabupaten/kota, dan 4.533 desa/kelurahan.

Selain lebih dari 2,1 juta warga terdampak atau mengungsi, tercatat 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 tempat ibadah, 1.193 jembatan, 2.485 ruas jalan, serta sekitar 1.300 fasilitas umum mengalami kerusakan.

Korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.207 orang, sementara 138 orang masih dinyatakan hilang.

Kerusakan rumah mencapai 184.149 unit, terdiri atas 95.186 rumah rusak ringan, 43.741 rumah rusak sedang, dan 45.222 rumah rusak berat.

"Pernah saya menangani gempa bumi, longsor, dan tsunami di Palu. Itu satu kota. Pernah juga di Lombok saya tangani bersama unsur-unsur lain. Kemudian kita juga pernah menghadapi banjir bandang di Kepulauan Sitaro. Kemudian banjir dan longsor di Cilacap, Banjarnegara, sampai Bandung Barat. Tetapi yang ini berbeda. Bencana ini tersebar di mana-mana (scattered)," tutur Tito.

Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil alih penanganan sejak awal bencana dengan mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga.

"Kalau kita melihat dari awal, Bapak Presiden langsung mengambil alih. Beliau menugaskan seluruh kementerian/lembaga untuk bergerak bersama-sama. Pengerahan pasukan dilakukan secara luar biasa. Seluruh personel, alutsista, helikopter, kapal, dan peralatan yang ada dikerahkan secara all out," ujarnya.

Pemerintah juga memberikan bantuan awal kepada seluruh kabupaten/kota terdampak ketika kemampuan fiskal daerah mulai terbatas.

"Saya ingat betul, awalnya masing-masing mendapat bantuan Rp2 miliar. Total bantuan saat itu mencapai Rp268 miliar untuk 55 daerah," kata Tito.

Selain itu, Presiden memutuskan menambah Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

"Kemudian Bapak Presiden mengambil keputusan memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada tiga provinsi terdampak dengan total Rp10,6 triliun. Untuk Sumatra Barat sebesar Rp2,6 triliun. Sumatra Utara sebesar Rp6,3 triliun. Aceh sebesar Rp1,6 triliun. Dana tersebut dibagikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terdampak pada Januari. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah," ujar Tito.

Tito mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan pemulihan di daerah terdampak.

Di Sumatra Barat, sebanyak 13 daerah telah kembali normal, satu daerah mendekati normal, dan dua daerah masih memerlukan perhatian khusus.

Di Sumatra Utara, 16 daerah telah normal, satu daerah mendekati normal, dan dua daerah masih menjadi perhatian pemerintah.

Sementara di Aceh, 10 daerah telah kembali normal, satu daerah mendekati normal, dan tujuh daerah masih memerlukan atensi khusus.

Menurut Tito, perhatian terbesar saat ini tertuju pada Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat mengalami kelumpuhan pemerintahan akibat kawasan perkantoran tertimbun lumpur setinggi tiga hingga empat meter.

"Bagaimana pemerintah mau mengurus rakyat kalau kantornya sendiri tidak bisa dipakai? Alhamdulillah sekarang pemerintahannya sudah berjalan normal. Kalau pemerintahannya sudah berjalan, dia bisa mengurus rakyat," papar Tito.