Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan Perubahan APBD 2026 akan difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.
Kebijakan tersebut disepakati DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Nota Kesepakatan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Perubahan KUA-PPAS ini difokuskan untuk memperkuat program-program prioritas Gubernur dan Pemprov Jatim yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah kondisi saat ini, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama,” ujar Deni Wicaksono, Rabu (5/8/2026).
Deni menjelaskan penguatan sektor infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak setelah ruang fiskal desa semakin terbatas akibat perubahan kebijakan penggunaan dana desa. Kondisi tersebut membuat banyak usulan pembangunan jalan, saluran irigasi, hingga fasilitas umum kembali disampaikan masyarakat dalam agenda reses DPRD.
“Dengan bergesernya penggunaan dana desa, banyak wilayah yang tidak lagi mampu melakukan pembangunan secara maksimal. Karena itu, pemerintah provinsi harus hadir memperkuat pembangunan di wilayah-wilayah tersebut sesuai kewenangannya,” katanya.
Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu, aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur menjadi keluhan yang paling banyak diterima dari para kepala desa. Bahkan, sebagian desa hanya memiliki anggaran pembangunan sekitar Rp25 juta hingga Rp100 juta sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Hampir di setiap titik reses, keluhan terbesar datang dari para kepala desa terkait pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur desa saat ini sangat terbatas, sehingga menjadi pekerjaan rumah bersama dan alasan utama infrastruktur diprioritaskan dalam Perubahan APBD 2026,” jelasnya.
Deni mengungkapkan total anggaran perubahan sekitar Rp2,6 triliun juga akan memperkuat berbagai program sosial seperti beasiswa, Program Jawara, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, DPRD bersama Pemprov Jatim juga mengkaji skema penyelesaian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih menjadi kewajiban tahun sebelumnya.
“Kami berkomitmen meringankan beban para guru. Memang kewajiban itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi Pemprov Jawa Timur sedang mempelajari apakah secara regulasi memungkinkan menggunakan anggaran provinsi untuk membantu menyelesaikan pembayaran TPG tersebut,” pungkas Deni.[asg/ted]
Komentar (0)