Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu jiwa atau setara 9,7 persen dari total penduduk. Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 13,9 ribu jiwa, sementara persentasenya turun 0,38 poin persentase.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan penurunan tersebut merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa. Selain menjadi penurunan terbesar, capaian itu juga menjadi kali pertama tingkat kemiskinan di DIY berada di bawah 10 persen.
Sebagai perbandingan, Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing mencatat penurunan 0,24 poin persentase, Jawa Tengah 0,18 poin persentase, Banten 0,13 poin persentase, serta DKI Jakarta 0,07 poin persentase.
“Persentase penurunan miskin Maret 2026 yang sebesar 9,7 persen turun 0,38 persen poin terhadap September 2025. Dan ini merupakan penurunan tertinggi di Jawa. Ini seiring dengan tadi kami sampaikan pertumbuhan ekonomi kita ini juga merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa,” kata Endang dalam agenda rilis data kemiskinan di Kantor BPS DIY, Rabu (5/8).
Endang menyebut penurunan angka kemiskinan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata serta tumbuhnya berbagai usaha kecil turut berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Penurunan ini patut kita apresiasi. Kita lihat kan sekarang, dulu saya ke beberapa kabupaten, banyak perdesaan itu kan masih garing (kering). Sekarang ini pariwisatanya luar biasa, kemudian berbagai macam kafe-kafe, tempat-tempat yang instagramable,” kata Endang kepada awak media usai agenda tersebut.
“Itu juga mengangkat industri-industri kecil untuk tumbuh secara baik. Sehingga kemiskinan kita yang turun 0,38 persen poin di Maret 2026 ini sesuatu yang memang karena program-program dari pemerintah pusat maupun daerah langsung menyasar,” ujarnya.
Data kemiskinan tersebut diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan di DIY tercatat sebesar Rp672.756 per kapita per bulan.
Sementara itu, Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, mengatakan Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota telah berkomitmen menyelaraskan data dan intervensi penanggulangan kemiskinan.
Saat ini, Pemda DIY telah memetakan 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren yang menjadi prioritas penanganan, namun intervensi tetap dilakukan di seluruh wilayah sesuai kebutuhan.
“Selama ini kami juga sudah memetakan ada 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren yang nanti akan menjadi konsentrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Tapi tidak tertutup pada 18 daerah tersebut,” kata Andreas dalam kesempatan yang sama.
“Semuanya nanti coba kita bersinergi bersama-sama dengan kabupaten/kota sehingga harapannya apa yang dilakukan oleh DIY bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kabupaten/kota,” lanjutnya.
Selain bantuan sosial, Pemda DIY juga menjalankan program peningkatan keterampilan tenaga kerja dan dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Andreas mengatakan penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus karena sekitar 98 persen perekonomian DIY ditopang oleh sektor tersebut.
“Kami juga ada beberapa program bantuan sosial, kemudian program peningkatan keterampilan untuk tenaga kerja, kemudian juga peningkatan permodalan untuk UMKM dan lain sebagainya. Karena sebagian besar atau 98 persen ekonomi DIY itu disokong oleh UMKM. Ini merupakan tantangan dari DIY sendiri untuk bagaimana meningkatkan kualitas dan juga produksi dari UMKM itu untuk bisa semakin tumbuh,” katanya.
Komentar (0)