Harap Cemas Pemulung jika ”Open Dumping” Bantargebang Berhenti

”Kami tidak menolak, itu silakan saja. Tapi tolong pikirkan nasib kami, kami cuma orang kecil.” Kalimat yang terucap dari mulut Badarudin (45) itu mewakili keresahan ribuan pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka cemas akan rencana penghentian open dumping atau pembuangan terbuka dapat menutup mata pencarian mereka sebagai pemulung.

Badarudin tengah beristirahat saat ditemui Kompas pada Selasa (4/8/2027) sore. Sejak pagi ia telah menaiki bukit sampah untuk mencari berbagai barang bekas yang bernilai ekonomis. Kegiatan sehari-harinya itu kini harus berjalan lebih lama. Hal itu disebabkan mulai berkurangnya sampah yang datang ke TPST Bantargebang. Pengurangan itu sudah terjadi selama empat bulan atau setelah terjadinya longsor di Bantargebang.

”Biasanya dalam sehari itu saya bisa mendapatkan sekitar Rp 100.000 lah. Sekarang mau dapat segitu ya harus lebih lama kerjanya. Palingan sekarang dapat Rp 50.000 sampai Rp 70.000-an,” ungkap Badarudin.

Pengurangan sampah dari Jakarta ke Bantargebang sangat terasa bagi para pemulung. Di umur Badarudin yang sudah hampir setengah abad, ia tidak memiliki kemampuan mumpuni lain. Karena itu, setelah mendengar akan menghentikan praktik open dumping, ia khawatir pekerjaannya hilang.

Memulung sudah menjadi hal yang ia lakukan sejak kecil. Lingkungan dan keluarganya yang hidup di kawasan Bantargebang membuat Badarudin memilih jalan hidup menjadi pemulung. Menjadi pemulung turun-temurun sudah menjadi hal yang akrab terjadi di Bantargebang. Sedikitnya ada sekitar 6.000 pemulung yang menggantungkan nasib dari tumpukan sampah warga Ibu Kota.

Andi (32) salah satu di antaranya. Semenjak umur dua tahun ia dibawa orangtuanya ke Bantargebang. Bermain di antara tumpukan sampah membuat Andi sangat akrab dengan berbagai macam sampah. Kini ia menjadi salah satu pengepul sampah plastik di Bantargebang.

Dirinya memiliki 15 pemulung yang bekerja untuknya. Sebanyak 10 pemulung mencari sampah plastik di tumpukan sampah. Sementara lima pemulung lainnya bekerja untuk menyortir sampah plastik sesuai warna dan jenisnya.

Dalam satu hari, sedikitnya Andi bisa mengumpulkan 7-10 ton sampah plastik. Namun, seiring berkurangnya sampah yang datang ke TPST Bantargebang, kini Andi hanya bisa mengumpulkan 2,5 ton sampah plastik per hari. 

”Dulu yang kerja aja bisa 15 orang untuk di lapangan (tumpukan sampah). Yang menyortir bisa 7-8 orang,” ujarnya.

Pengurangan itu berdampak ke keuntungan yang didapatkan Andi dan  para pemulung. Sebelum pengurangan sampah, para pemulung bisa mendapatkan sekitar Rp 140.000 sampai Rp 160.000 per hari. Kini mereka hanya bisa mendapatkan Rp 70.000, bahkan bisa hanya Rp 40.000 per hari.

Dalam bayang-bayang menuju nol pembuangan terbuka di TPST Bantargebang, Andi gelisah mengenai bisnis yang telah dibangunnya sejak turun-temurun. Menurut dia, jika TPST Bantargebang nanti hanya menerima residu dan hampir seluruh tumpukannya ditutup geomembran, para pemulung akan lari menuju hulunya atau ke Jakarta.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan praktik open dumping di TPST Bantargebang berhenti sepenuhnya pada 2029. Tahap untuk menuju itu, pengelola TPST Bantargebang kini menerapkan sistem controlled landfill. 

Berbeda dengan open dumping yang membuang dan menumpuk sampah di lahan terbuka, controlled landfill dilakukan dengan menata dan memadatkan sampah menggunakan alat berat. Timbunan sampah kemudian ditutup secara berkala menggunakan material tertentu. Hal itu guna mengurangi bau, menekan risiko kebakaran dan longsor, serta mencegah air lindi mencemari lingkungan. 

Pemprov Jakarta juga mulai memasang geomembran di tumpukan sampah. Geomembran berfungsi melindungi timbunan sampah dari air hujan, mengurangi rembesan air lindi, serta membantu mencegah pencemaran lingkungan. 

”Jadi target kita memang di akhir tahun ini, kita ada dalam proses untuk penambahan, geomembran. Estimasi kita bisa lebih kurang mungkin 5-6 hektar,” ujar Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Agung Pujo Winarko.

Pemprov Jakarta kembali menargetkan penurunan angka open dumping hingga 33,56 persen pada 2027. Pada 2028, ditargetkan praktik open dumping sudah tidak dilakukan di Bantargebang dengan 66,44 persen sampah terkelola di fasilitas dan 33,56 persen sisanya dibuang sebagai residu ke Sanitary Landfill di Bantargebang.

Di Jakarta, warga kini harus memilah sampah dari rumah seusai keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, pemprov mengubah pola pengelolaan sampah dari sebelumnya angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.

Sampah tidak lagi hanya dikumpulkan untuk dibuang ke tempat pengolahan TPST Bantargebang, tetapi harus dipilah dan diolah sejak dari sumber. Secara bertahap, hanya residu yang sudah tidak dapat diolah yang akan dikirim ke Bantargebang.  

Sampah memang menjadi masalah yang tidak akan kunjung selesai. Di balik praktik baik penanganan sampah agar tidak menggunung yang dapat menjadi bom waktu terdapat nasib para pemulung yang berada di ujung tanduk. Para pemulung berharap pemerintah dapat memberikan jalan terbaik untuk mereka.