Jakarta: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memegang peran sentral dalam membangun fondasi transformasi digital pemerintahan Indonesia. Menurutnya, integrasi data kependudukan menjadi kunci untuk mewujudkan layanan publik yang efisien, transparan, dan menjadi faktor pengungkit menuju Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat memberikan Keynote Speech bertajuk "Kebijakan Nasional Digital Public Infrastructure (DPI) dan Percepatan Transformasi Digital Pemerintah" pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Di hadapan para kepala daerah, kepala dinas Dukcapil se-Indonesia, serta para pemangku kepentingan, Luhut tegas menyampaikan, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan jika Indonesia ingin mencapai target sebagai negara maju pada 2045.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 hingga 6 persen tidak lagi cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dan berkelanjutan agar mampu memanfaatkan bonus demografi sebelum memasuki periode penuaan penduduk pada 2041–2042.
Dalam konteks itulah, kata Luhut, pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi agenda strategis nasional. Salah satu fondasi utamanya adalah integrasi data kependudukan Dukcapil yang selama ini telah menjadi sumber identitas digital nasional.
"Dukcapil memainkan peranan yang sangat hebat dalam transformasi digital pemerintah. Seluruh layanan publik sekarang terhubung dengan data Dukcapil," ujar Luhut, Senin, 3 Agustus 2026.
Baca Juga :
Peran NIK dan IKD Diperkuat sebagai Fondasi Transformasi Digital
Luhut menjelaskan, data kependudukan Dukcapil menjadi tulang punggung penyempurnaan sistem Government Technology (GovTech) nasional. Melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), biometrik, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah tengah membangun sistem Digital Single ID yang memungkinkan setiap warga memiliki satu identitas digital yang aman, unik, dan dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik maupun layanan sektor swasta.
Saat ini, lanjutnya, sekitar 98 persen penduduk dewasa Indonesia telah melakukan perekaman biometrik, sementara 20,5 juta penduduk telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut menjadi modal besar bagi Indonesia untuk membangun ekosistem layanan digital yang tepercaya dan terintegrasi.
Luhut juga menyoroti pemanfaatan data Dukcapil dalam transformasi sistem perlindungan sosial nasional. Integrasi data kependudukan dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga memungkinkan proses verifikasi penerima bantuan dilakukan secara otomatis melalui teknologi face recognition dan pertukaran data lintas instansi.
Menurut dia, pendekatan tersebut akan mengubah sistem penyaluran bantuan sosial menjadi lebih modern, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memangkas kesalahan penyaluran yang selama ini masih terjadi.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi. Istimewa
"Hasil uji coba digitalisasi bansos menunjukkan dampak yang signifikan. Waktu proses penetapan penerima bantuan yang sebelumnya dapat mencapai 75 hingga 200 hari kini dipangkas menjadi hanya satu menit saja. Beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus pengajuan bantuan juga turun drastis," ungkap Luhut.
LBP menambahkan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menghapus ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Menurutnya, interoperabilitas data merupakan syarat utama agar pelayanan publik berjalan lebih sederhana, cepat, dan efisien.
"Pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan analitik data juga akan membantu pemerintah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah melalui pengurangan salah sasaran bantuan, peningkatan kualitas belanja pemerintah, serta pencegahan berbagai bentuk penyimpangan," ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas layanan publik, LBP pun meyakini digitalisasi pemerintahan bakal memperkuat kepercayaan investor. Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan berbasis data, pemerintah daerah dinilai memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menarik investasi.
Menutup paparannya, LBP mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia, untuk bersama-sama mengawal transformasi digital nasional.
"Kita kerjain rame-rame, pasti Indonesia lebih bagus ke depannya," ujarnya.
Ia optimistis, dengan dukungan data kependudukan yang kuat, pemanfaatan kecerdasan artifisial, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang menerapkan pemerintahan berbasis AI sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Komentar (0)