Pastikan Gaji PNS & PPPK Sumsel Aman, Herman Deru: Jangan Sampai Terlambat Apalagi Dikurangi

jpnn.com - PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di 17 kabupaten/kota Sumsel sejauh ini tetap aman, di tengah kondisi tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemda.

Deru mengaku belum menerima laporan dari pemerintah daerah terkait kendala pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

BACA JUGA: Sudah Dijamin Tidak Ada PHK PPPK

Dia berharap pemerintah daerah di Sumsel tidak termasuk dalam 490 pemda  yang disebut pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan fiskal.

"Untuk gaji PNS, PPPK, sampai sekarang saya belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk dalam 499 pemda yang disebut mengalami tekanan fiskal tersebut," ungkap Deru, Selasa (4/8/2026).

BACA JUGA: Menunggu Pidato Presiden Prabowo 14 Agustus, PPPK Paruh Waktu Menyiapkan Demo Besar

Menurut Deru, pembayaran gaji pegawai sejak awal harus ditempatkan sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran daerah. Kebijakan tersebut bukan karena Sumsel memiliki ruang fiskal yang berlebih, melainkan untuk memastikan kebutuhan dasar para ASN tetap terpenuhi.

"Kalau untuk gaji, take home pay ASN di Sumsel harus menjadi prioritas. Dari awal saya sudah sering mengingatkan pemda," ungkap Deru.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan, Desak Peralihan ke ASN Penuh, Terima Gaji & Tak Ada PHK

Dia bahkan meminta pemda tidak mengurangi maupun menunda pembayaran hak pegawai. 

Menurut dia, gaji ASN berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga. Mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan sehari-hari.

"Itu jangankan tidak dibayar, dikurangi pun tidak boleh. Mereka sudah punya anggaran keluarga masing-masing, untuk biaya sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, hingga pemenuhan gizi keluarga. Ini tidak boleh berubah," kata Deru.

Di sisi lain, Deru menilai tingginya presentase belanja pegawai dalam APBD tidak bisa langsung dimaknai sebagai tanda pemborosan anggaran. Kondisi itu bisa terjadi ketika dana transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan.

"Kalau TKD dipotong, otomatis presentase belanja pegawai menjadi naik. Jadi, bukan berarti daerah itu boros, tetapi karena nilai TKD yang menjadi dasar perhitungan berkurang," ujar Deru.

Menurut Deru, tekanan fiskal daerah justru berpotensi lebih terasa pada pembiayaan program pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.

"Yang mungkin menjadi perhatian mereka sekarang adalah bagaimana mencari pendanaan untuk infrastruktur. Kalau untuk pembayaran gaji ASN sampai saat ini belum ada yang menyampaikan kendala kepada saya," kata Deru.

Dia pun meminta seluruh ASN PNS dan PPPK di Sumsel tetap menjalankan tugas secara optimal di tengah kondisi fiskal yang harus dijaga.

"Yang jelas ASN PNS dan PPPK saya minta bekerja dengan baik. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita terkendali," kata Deru. (mcr35/jpnn)