Jember (beritajatim.com) – Rencana peminjaman Rp 786,573 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pos pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dianggap sebagai hal baru di Kabupaten Jember.
“Jadi karena ini baru, dalam rangka kehati-hatian, kami menginginkan penjelasan lebih detail dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait skema pembayarannya,” kata Ketua Fraksi PPP Ikbal Wilda Fardana, dalam rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, di gedung DPRD Kabupaten Jember, Senin (3/8/2026).
Pinjaman tersebut jika disetujui akan membuat proyeksi defisit APBD Jember 2027 membengkak dari yang hanya Rp 200,472 miliar berupa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2026, menjadi nyaris mencapai Rp 1 triliun, yakni Rp 987,045 miliar.
Utang itu rencananya untuk pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp 400 miliar dan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) sebesar Rp 200 miliar, serta pengembangan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi dan Rumah Sakit Daerah Balung masing-masing sebesar Rp 130 miliar dan Rp 56,583 miliar.
Ikbal merasa perlu mencermati rencana penganggaran lebih detail karena inkonsistensi pelaksanaan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. “Beberapa kali TAPD menyusun perencanaan, tapi seringkali pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,” katanya.
Ikbal ingin TAPD bisa meyakinkan Badan Anggaran DPRD Jember bahwa pinjaman itu tidak membebani pemerintah daerah. “Tentunya kami juga butuh penjelasan yang lain terkait dengan program kegiatan yang akan direncanakan, khususnya terkait dengan pinjaman itu,” katanya.
Menurut Ikbal, detail rencana program kegiatan tersebut masih belum tersampaikan utuh. “Kemarin hanya sebatas glondongan (nominal keseluruhan) yang disampaikan. Jadi, kami butuh detailnya dari penjelasan TAPD,” katanya. [wir/aje]
Komentar (0)