Pembunuhan lima pekerja bangunan di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, kembali memunculkan perhatian terhadap jaminan keamanan bagi warga sipil yang bekerja di wilayah rawan konflik.
Mafirion Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB meminta pemerintah segera memperkuat sistem perlindungan bagi para pekerja sipil agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
Menurut Mafirion, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara dapat bekerja dengan aman, termasuk mereka yang bertugas membangun infrastruktur di Papua.
“Rasa aman dalam bekerja merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja sipil yang sedang mencari nafkah justru menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, siapa yang berani bekerja membangun Papua?” ujar Mafirion di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Ia menilai pembunuhan terhadap warga sipil di wilayah konflik bukan lagi persoalan insidental, melainkan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengamanan terhadap pekerja proyek di daerah berisiko tinggi.
“Pembunuhan warga sipil ini bukan pertama kali terjadi di wilayah konflik seperti Papua. Warga sipil yang tak tahu menahu selalu menjadi korban. Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik? Kami meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua,” tegasnya.
Mafirion mengingatkan bahwa serangan terhadap pekerja sipil tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghambat percepatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Papua.
Menurutnya, keberlangsungan proyek infrastruktur sangat bergantung pada jaminan keamanan bagi para pekerja di lapangan.
“Apabila para pekerja sipil terus menjadi sasaran, maka proyek-proyek pembangunan akan terganggu bahkan bisa terhenti. Akibatnya, masyarakat Papua yang justru akan dirugikan karena akses jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya menjadi terlambat atau bahkan mandek. Keamanan pekerja adalah syarat utama agar pembangunan dapat berjalan,” katanya.
Peristiwa penyerangan terjadi di kamp PT SHJ, Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, saat para pekerja tengah beristirahat. Lima korban merupakan warga sipil yang sedang mengerjakan proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
Mafirion mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan di wilayah rawan konflik.
Ia mendorong pemerintah menyusun skema perlindungan yang lebih komprehensif, mulai dari penguatan pengamanan lokasi proyek, pemetaan daerah berisiko, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaksana proyek, hingga evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan pekerja.
“Kami meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di saat yang sama, pemerintah harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua,” pungkasnya.(faz/ham)
Komentar (0)