Kementerian Keuangan menyatakan, telah merampungkan pemetaan terkait kebutuhan tambahan anggaran untuk daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Namun, penyaluran anggaran yang berasal dari sisa Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 itu masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
“DBH kan aturannya tergantung dengan kondisi fiskal daerah. Untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan betul, kami akan melapor ke Presiden,” kata Purbaya usai konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2026 di Jakarta, Senin (3/8).
Bendahara negara ini mengatakan, pemerintah memberi perhatian khusus kepada daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Pihaknya pun telah menyampaikan, laporan tersebut kepada Presiden.
“Kami menunggu keputusannya Bapak Presiden, tadi sudah lapor,” katanya.
Saat ditanya besaran dana yang diajukan untuk dicairkan, Purbaya enggan mengungkapkannya. Ia mengatakan informasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden.
“Kami sudah hitung, kami sudah siapkan dana sekian. Boleh apa enggak (disalurkan), bagaimana pandangan Bapak Presiden. Nanti kalau bocor berarti saya mendahului Presiden,” katanya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya melaporkan total kurang bayar DBH hingga tahun anggaran 2024 yang belum dibayarkan pemerintah mencapai Rp 70,2 triliun. Dana tersebut menjadi perhatian karena terdapat ratusan pemerintah daerah yang masih menunggu pencairannya.
Purbaya tidak dapat memastikan kapan keputusan Presiden akan keluar. Namun, ia menyebut hasil pembahasan tersebut kemungkinan akan diketahui dalam waktu dekat setelah laporan dari Kementerian Keuangan dipelajari.
Komentar (0)