JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pemasangan hingga pembongkaran pagar di depan Mal Kota Kasablanka di Jakarta Selatan dinilai mencerminkan masih adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pakar Komunikasi Digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menilai pemerintah seharusnya tidak hanya mengeluarkan pernyataan resmi, tetapi juga menjelaskan dasar pertimbangan di balik kebijakan yang diambil agar tidak memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat.
"Pemerintah perlu menjelaskannya kepada publik. Agar penjelasannya meyakinkan, bukan hanya lewat keterangan resmi saja," kata Firman kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (3/8/2026).
Baca juga: DPRD DKI soal Pagar Mal: Tak Perlu Khawatir Berlebihan, Jakarta Tetap Kondusif
Penjelasan tersebut sebaiknya dibarengi dengan dialog dua arah bersama para pemangku kepentingan, termasuk pengelola mal maupun gedung yang memasang pagar.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui sumber munculnya persepsi publik mengenai dugaan adanya potensi kerusuhan dalam waktu dekat.
"Keterangan resmi diperlukan, namun juga perlu adanya dialog dengan publik, termasuk pengelola mal dan gedung-gedung yang dipasangi pagar, untuk menelusuri sumber yang menyebabkan munculnya persepsi akan adanya kerusuhan di waktu dekat," ujarnya.
Firman menilai komunikasi dua arah menjadi penting karena penyampaian informasi secara sepihak belum tentu mampu menghilangkan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat.
Baca juga: Pagar Mal Kota Kasablanka: Dipasang, Viral, lalu Dibongkar
"Dialognya harus dua arah, sebab tak ada gunanya hanya menyampaikan pernyataan satu arah, namun publik masih dalam keadaan gap persepsi," katanya.
Firman menjelaskan, polemik bermula ketika muncul spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan adanya demonstrasi besar pada Agustus 2026.
Spekulasi itu, semakin menguat karena pagar dengan bentuk serupa muncul hampir bersamaan di sejumlah lokasi.
"Spekulasi ini menguat lantaran pemasangan pagar yang serupa di beberapa gedung lain dalam waktu yang tak terpaut jauh," ucap Firman.
Baca juga: Penampakan Mal Kota Kasablanka Usai Pagarnya Dibongkar, Area Depan Kembali Terbuka
Dalam kondisi seperti itu, kata dia, pemerintah berkepentingan menjaga ketenangan masyarakat, stabilitas ekonomi, iklim investasi, hingga kepercayaan publik.
Karena itu, langkah meminta pembongkaran pagar dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk meredam spekulasi yang berkembang.
"Ketika sebuah spekulasi yang terbangun dari suatu simbol berkembang menguat, maka pihak pemerintah yang berkepentingan menjaga ketenangan masyarakat, stabilitas ekonomi dan politik maupun ketenangan investor harus menepis spekulasi liar itu. Jalan yang ditempuh antara lain dengan meminta pembongkaran pagar-pagar tinggi dari fasilitas publik," ujarnya.
Meski demikian, Firman menilai polemik tetap muncul karena terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah.
Baca juga: Bukan Cuma Mal Kasablanka, Pagar di Pakuwon Mall Bekasi Juga Dibongkar
Komentar (0)