Kepuasan terhadap Prabowo Menurun, Efriza: Publik Menunggu Perbaikan Ekonomi

jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipengaruhi berbagai persoalan yang hingga kini masih dirasakan langsung masyarakat.

Menurut Efriza, faktor ekonomi menjadi penyebab utama karena masyarakat belum melihat perubahan yang signifikan terhadap persoalan harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, maupun daya beli.

BACA JUGA: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus

"Persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah," kata Efriza kepada JPNN, Senin (3/8).

Dia menjelaskan masyarakat cenderung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kondisi yang mereka alami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA: KMP Mutiara Sentosa 2 yang Terbakar di Sumenep Kabarnya Membawa Sekitar 250 Penumpang

Karena itu, ketika harga kebutuhan pokok masih dianggap tinggi, lapangan pekerjaan belum bertambah secara signifikan, serta daya beli belum pulih, kepuasan terhadap pemerintah ikut mengalami penurunan.

Selain persoalan ekonomi, Efriza menilai komunikasi pemerintah mengenai berbagai kebijakan juga belum berjalan secara efektif sehingga tidak mampu menjelaskan capaian maupun tujuan program kepada masyarakat.

BACA JUGA: Adi Prayitno Sebut Jokowi Aktif Berpolitik demi Menjaga Relevansi Gibran dan PSI

"Komunikasi kebijakan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah," ujarnya.

Dia menambahkan sejumlah program prioritas pemerintah juga masih menghadapi berbagai persoalan dalam pelaksanaannya sehingga ekspektasi masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

Menurut Efriza, kondisi tersebut terlihat pada implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang masih menuai berbagai catatan dari masyarakat.

Menghadapi munculnya sentimen negatif dalam berbagai survei, Efriza mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan respons normatif dengan menyatakan hasil survei akan dipelajari.

"Respons terbaik ialah menghadirkan kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjawab hasil survei," ucapnya.

Dia menilai Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet agar tata kelola pemerintahan menunjukkan perbaikan yang nyata di mata publik.

"Evaluasi kabinet menjadi jawaban yang lebih konkret dibanding hanya merespons fluktuasi survei kepuasan," pungkas Efriza.(Kkp/JPNN)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: