Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta jajaran partainya mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Yang akan dilakukan adalah mulai menginventarisasi daftar bakal calon legislatif (bacaleg) pada akhir 2026 agar kerja-kerja politik dapat dimulai sejak 2027.
Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/8).
“Hari ini kita sudah ToT, berarti kabupaten kota yang belum Musda (Musyawarah Daerah) tinggal 30%. Ya. Tahun ini kita selesai semua di tingkat kecamatan. Akhir tahun ini sudah mulai kita menghitung menginventarisir daftar caleg supaya 2027 kita udah kerja-kerja politik. Konsolidasi selesaikan semua di tahun 2026,” kata Bahlil.
Menurut dia, penyelesaian konsolidasi organisasi menjadi fondasi penting sebelum Partai Golkar mulai menjalankan strategi politik menuju Pemilu 2029.
Bahlil juga menaruh harapan besar agar Akademi Partai Golkar terus berjalan sebagai wadah kaderisasi partai. Ia meminta pembiayaan akademi dilakukan secara transparan dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya punya harapan besar untuk akademi partai ini tetap berjalan. Dan untuk biaya akademi partai, itu langsung, abang nggak boleh minta di tempat lain, langsung minta kepada ketua fraksi. Karena Ketua Fraksi sudah saya arahkan untuk ambil pos-pos yang halal toyiban. Enggak boleh uang, enggak boleh biaya pengkaderan diambil dari pos-pos yang abu-abu. Harus semuanya bagus, supaya hasilnya bagus, supaya pengkaderannya bagus,” ujarnya.
Bahlil mengibaratkan sumber pendanaan kaderisasi sama pentingnya dengan memberikan nafkah kepada anak di dalam keluarga. Menurutnya, dana yang digunakan harus berasal dari sumber yang baik agar menghasilkan kader yang berkualitas.
“Ini sama dengan analogi anak. Kita di rumah itu untuk makan-minum anak itu harus betul-betul uangnya itu harus yang bisa dipertanggungjawabkan, supaya mereka besar menjadi orang yang hebat. Sama dengan biaya training. Jangan main ambil biaya dari tempat lain, biayanya harus halal toyiban supaya itu menjadi amal jariyah untuk kita semua, gitu,” katanya.
Selain menyoroti kaderisasi, Bahlil juga mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) yang selama ini dilakukan Partai Golkar. Menurutnya, pelaksanaan Bimtek masih terlalu banyak mengedepankan seremoni.
“Kalau saran saya, bimtek-bimtek yang kalian lakukan ini, taruh seremonial terlalu banyak. Bimtek materinya itu, ngapain Bimtek 1.000 orang? Ilmu apa yang mau masuk di situ? Aku dengar saja aku yang pidato saja pusing, gitu,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar ke depan Bimtek dilaksanakan berdasarkan pembagian wilayah sehingga materi yang diberikan lebih relevan dengan persoalan di masing-masing daerah.
“Mendingan ke depan Bimtek itu bikin per wilayah. Contoh, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Jawa, wilayah Maluku, Papua bikin zonasi saja. Karena isunya pasti berbeda-beda dan lebih fokus. Jadi, ini kerja-kerja senyap. Nggak boleh lagi gitu, terlalu banyak seremonial. Seremonial pentinglah, oke. Tapi ini orang lain, partai lain itu kerjanya sudah jejaring. Sudah harus kita masuk,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, materi Bimtek juga harus lebih aplikatif. Selain memberikan konsep besar, pelatihan perlu membekali kader dengan kemampuan implementasi.
“Dan kalau boleh, Bang, pematerinya sudah kayak gitu. Jadi konsep besarnya ada, tapi implementasinya ada. Dan teknik menggiring opini ketika ada terjadi perdebatan-perdebatan di rapat komisi. Nah, ini Bang Andi Mattalatta ini, Bang ZA, abang-abang inilah semua ahlinya,” katanya.
Ia menilai kualitas anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI perlu terus ditingkatkan agar lebih menonjol dalam menjalankan fungsi legislasi.
“Tapi ini yang harus menurut saya yang harus ditambah supaya 102 kursi itu menyala gitu loh. Jangan 102 kursi itu lombo-lombo loyo gitu,” tutur Bahlil.
Berikut bagian yang bisa ditambahkan setelah paragraf tentang pernyataan Bahlil mengenai inventarisasi caleg, sehingga alurnya tetap mengalir dan sesuai gaya kumparan:
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menjelaskan proses penjaringan bakal calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2029 akan dilakukan melalui berbagai sumber kader yang dimiliki partai.
“Ya kita punya banyak organ di partai ini ya. Sumber caleg itu banyak sekali di partai ini. Pertama, tentu kita mengandalkan orang-orang yang selama ini terlibat di infrastruktur partai: pengurus DPP, pengurus DPD provinsi, pengurus DPD kabupaten. Kita juga bisa bersumberkan dari ormas-ormas yang berafiliasi ke Partai Golkar. Juga bisa bersumberkan dari jaringan Partai Golkar yang lain,” kata Sarmuji.
Kendati demikian, Sarmuji menegaskan seluruh bakal calon anggota legislatif, baik untuk DPR RI maupun DPRD, nantinya wajib mengikuti proses kaderisasi yang diselenggarakan Partai Golkar.
Ia menyebut pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar menjadi langkah awal dalam membangun sistem kaderisasi tersebut.
“Tetapi yang kita pastikan pada hari ini, semua calon-calon anggota legislatif baik DPR RI maupun daerah harus mengikuti training kaderisasi yang diselenggarakan oleh Partai Golkar. Dan inilah awal permulaannya. TOT ini adalah awal permulaannya,” ujar Sarmuji.
“Kita ingin anggota Partai Golkar yang jadi pejabat publik adalah mereka yang punya kompetensi, bukan hanya punya kompetensi elektoral bisa cari suara, tapi punya kompetensi dalam menjalankan tugas pada saat dia menjadi pejabat publik baik di eksekutif maupun di legislatif,” sambungnya.
Komentar (0)