Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,5 triliun untuk tiga tahun dipergunakan memperkuat infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Penguatan ini diproyeksikan menjadi fondasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penguatan sistem Dukcapil menjadi prioritas karena data kependudukan merupakan basis utama berbagai layanan digital pemerintah.
"Jadi, kita membuat program multi-years untuk memperkuat infrastruktur IT. Itu jantungnya. Yang ada di Dukcapil. Angkanya enggak kecil. Untuk selama 3 tahun anggarannya lebih kurang Rp 3,5 triliun," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8).
"Saya bilang, ini jangan main-main. Saya akan betul-betul akan cek. Bahwa ini betul-betul berjalan, harus kuat," lanjutnya.
Menurut Tito, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kapasitas penyimpanan data (storage), meningkatkan bandwidth agar lalu lintas data lebih cepat, serta memperkuat sistem keamanan siber (cyber security).
Ia menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan pusat pencadangan data (backup server) di Batam agar layanan tetap berjalan apabila terjadi gangguan pada pusat data utama.
"Kalau yang ada masalah, down seluruh Indonesia, kita punya data yang diinput oleh seluruh Dukcapil seluruh Indonesia, itu ada backup-nya di Batam," jelas Tito
"Jadi, datanya enggak hilang. Jangan khawatir. Ada satu, Dukcapil terbakar, no problem. Ada datanya di server-nya Dukcapil Jakarta, ada datanya di Batam. Tinggal kita recovery aja," tegasnya.
Selain itu, penguatan keamanan siber dilakukan dengan mengacu pada standar ISO 27001 guna melindungi data kependudukan dari ancaman peretasan maupun kebocoran data.
Tito mengatakan penguatan infrastruktur tersebut menjadi syarat utama untuk mewujudkan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah didorong pemerintah.
Menurutnya, data kependudukan Dukcapil akan menjadi fondasi utama integrasi berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan administrasi lainnya dalam satu platform digital pemerintah.
"Karena saya seperti sampaikan tadi, bahwa data terlengkap penduduk Indonesia itu adanya di Dukcapil. Lebih kurang 297 juta penduduk Indonesia ya, nanti akan kita rilis, itu terdata di Dukcapil, Itu mendekati 99%. Sudah ada wajahnya, face recognition. Sudah ada sidik jarinya, fingerprint. Ada lagi iris, retina mata," ujarnya.
Tito juga menjelaskan anggaran sekitar Rp 3,5 triliun tersebut berasal dari pinjaman World Bank dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi Dukcapil.
Ia menambahkan, ke depan pemerintah juga membuka peluang kerja sama lanjutan untuk memperkuat infrastruktur digital di daerah, termasuk pembaruan perangkat dan penyediaan akses internet di wilayah yang belum terjangkau.
"Ke depan kita juga Bappenas, saya udah bicara Menteri Bappenas, dan World Bank, potensi untuk bisa memperkuat lagi di daerah. Karena daerah-daerah itu kan hardware-nya banyak yang udah udah tua-tua. Kemudian ada yang nggak punya internet, berarti kita harus tambahin Starlink, ya, sambil Komdigi juga membangun mendorong BTS di situ," katanya.
Komentar (0)