London: Nama dan informasi kontak sekitar 100.000 anggota kepolisian Inggris dilaporkan bocor ke dark web setelah kelompok peretas berhasil membobol basis data hukum yang digunakan aparat penegak hukum di seluruh Inggris dan Wales.
Laporan yang pertama kali diungkap The Times pada Minggu, 2 Agustus 2026, menyebut kebocoran tersebut merupakan bagian dari rangkaian serangan siber yang juga menyasar sejumlah lembaga pemerintah Inggris, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri (Home Office), National Crime Agency (NCA), dan Crown Prosecution Service (CPS).
Insiden terbaru itu terjadi hanya beberapa hari setelah Department for Education (DfE) juga menjadi sasaran peretasan yang mengakibatkan lebih dari 500.000 data ikut terekspos.
Dalam serangan terhadap kepolisian, peretas berhasil membobol Police National Legal Database (PNLD), sebuah basis data hukum daring yang digunakan seluruh kepolisian di bawah Home Office sebagai rujukan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Akibat kebocoran tersebut, informasi mengenai afiliasi kepolisian para personel ikut terungkap. Otoritas menduga kelompok peretas ExfilSquad berada di balik serangan yang disebut sebagai bagian dari gelombang serangan siber terhadap berbagai institusi di negara-negara Barat.
Salah seorang anggota kepolisian yang datanya bocor mengaku khawatir keselamatannya terancam.
"Saya pernah menangani kejahatan terorganisasi serius dan memenjarakan pelaku kriminal kelas kakap. Bocornya informasi pribadi seperti ini sangat mengkhawatirkan dan menempatkan petugas pada risiko yang serius," ujarnya, dikutip dari Anadolu Agency, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia mengatakan pekerjaannya sebelumnya bahkan memaksanya tinggal di rumah aman dan menjual kendaraan pribadi demi alasan keamanan.
"Sekarang saya harus lebih waspada di dunia maya dan mengantisipasi siapa pun yang mencoba memperoleh informasi pribadi yang lebih sensitif. Ini bukan situasi yang baik," katanya.
Sementara itu, serangan terhadap Department for Education menyebabkan sekitar 607.000 data dipublikasikan di dark web. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi tersebut diduga lebih didorong motif finansial daripada alasan ideologis.
Kelompok peretas juga mengunggah pesan ancaman kepada korban.
"Begitu data perusahaan Anda dipublikasikan di sini, data itu tidak akan pernah hilang dari ruang publik dan akan terus beredar di internet selamanya. Uang yang kami minta jauh lebih kecil dibandingkan biaya gugatan hukum akibat kebocoran data. Jadilah cerdas dan bayarlah," tulis kelompok tersebut.
Sumber yang mengetahui sistem kepolisian mengatakan sebagian besar anggota kepolisian Inggris pernah menggunakan PNLD untuk menjalankan tugas rutin mereka.
Basis data tersebut digunakan oleh seluruh kepolisian di Inggris dan Wales, yang saat ini mempekerjakan sekitar 145.550 polisi penuh waktu.
Baca juga: MI5 Peringatkan Parlemen Inggris soal Dugaan Upaya Spionase Tiongkok





Komentar (0)