Prof. Marsudi Wahyu Kisworo Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Bina Darma menilai banyaknya aplikasi pelayanan publik yang dibuat pemerintah, belum tentu membuat pelayanan semakin mudah.
Menurutnya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sejumlah daerah telah mendorong munculnya ratusan aplikasi. Akibatnya, masyarakat justru berpotensi kebingungan karena harus menggunakan aplikasi berbeda untuk setiap kebutuhan administrasi.
Apalagi, kalau pengembangan aplikasi tersebut belum selalu dibarengi penyederhanaan proses pelayanan dan integrasi antarsistem.
“Ketika SPBE ini diterapkan, akhirnya banyak yang kebablasan itu bikin aplikasi sampai ratusan. Termasuk Kota Surabaya. Kota Surabaya itu dulu aplikasinya ada lebih dari 400,” kata Marsudi saat on air di program Wawasan Radio Suara Surabaya dari Beijing, China, Senin (3/8/2026).
Ia kemudian menyebut bahwa konsep kota pintar seharusnya tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat. Tapi, pelayanan disatukan agar masyarakat cukup menggunakan beberapa aplikasi untuk mengakses seluruh kebutuhan.
“Padahal kan harusnya kalau namanya smart city itu kayak kita pakai HP, aplikasi cukup dua tiga aja, tapi sudah semuanya,” ujarnya.
Marsudi yang juga Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan, pandangannya tersebut disampaikan dalam kapasitas sebagai pakar, bukan mewakili lembaga.
Menurutnya, konsep kota pintar seharusnya tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat. Pelayanan justru perlu disatukan agar masyarakat cukup menggunakan beberapa aplikasi untuk mengakses seluruh kebutuhan.
Marsudi yang juga ewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu mencontohkan, layanan publik di sejumlah negara yang dapat diakses melalui satu aplikasi terintegrasi. Masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi berbeda untuk mengurus administrasi kependudukan, perizinan, pajak, maupun lainnya.
“Padahal kan harusnya kalau namanya smart city itu kayak kita pakai HP, aplikasi cukup dua tiga aja, tapi sudah semuanya. Kalau di luar negeri ini nda ada, saya di Beijing ini enggak ada segala macam ini. Aplikasi cuman dua atau tiga saja. Untuk imigrasi masuk keluar, kemudian yang lain-lain untuk urusan-urusan dengan pemerintahan itu satu aplikasi saja gitu,” ujarnya.
Ia menilai, aplikasi khusus untuk setiap jenis urusan justru menambah kerumitan. Terlebih, generasi muda seperti generasi Z lebih suka layanan yang ringkas, cepat, dan dapat diselesaikan melalui satu perangkat.
“Kalau layanan manual sudah enggak zamannya lagi. Nah, yang kedua, jangan kebablasan juga. Kalau banyak aplikasi itu malah bingung juga nanti,” kata Marsudi.
Karena itu, pemerintah disarankan mengembangkan satu aplikasi terpadu atau super app yang menjadi pintu masuk seluruh pelayanan publik. Marsudi menyebut konsep layanan terintegrasi di DKI Jakarta sebagai salah satu contoh penyederhanaan aplikasi.
“Salah satu contoh yang baik itu DKI. DKI itu memiliki namanya JakOne. Jadi hanya satu aplikasi, semuanya dalam satu genggaman saja,” tuturnya.
Penyatuan aplikasi juga dinilai lebih sesuai dengan karakter generasi Z dan milenial yang terbiasa mendapatkan layanan secara cepat. Namun, teknologi yang digunakan harus tepat dan benar-benar mempersingkat birokrasi.
“Nah, teknologi sebetulnya bisa mengakomodasi keinginan itu dengan adanya teknologi yang tepat. Jadi tidak sekadar digitalisasi, tidak sekadar penerapan IT di mana-mana,” tambahnya.
Selain menyatukan aplikasi, integrasi data menjadi syarat penting. Apabila data antardinas maupun antarinstansi masih berbeda, keberadaan satu aplikasi tidak akan otomatis menyelesaikan persoalan pelayanan.
Marsudi juga mengingatkan, transformasi digital tak cukup dengan membeli perangkat, memasang jaringan internet, atau membuat aplikasi baru. “Transformasi digital itu bukan di teknologi, tapi di cara berpikir kita, mindset kita,” katanya.
Menurutnya, digitalisasi masih kehilangan makna jika masyarakat tetap diminta menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga, ijazah, maupun bukti pembayaran setelah menyelesaikan proses secara daring.
“Jadi enggak ada gunanya transformasi digital sudah pakai teknologi digital, tapi masih dimintain fotokopi ini, fotokopi itu. Masuk sekolah, coba daftar sekolah, masuk perguruan tinggi. Masih dimintain fotokopi ijazah SMA kan lucu itu. Ini contoh bagaimana transformasi digital termasuk di kampus-kampus pun juga tidak dipahami oleh para pimpinan perguruan tinggi gitu,” ujarnya. (bil/ham)
Komentar (0)